Parigi moutong, gemasulawesi.com– Terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan, Pemda Parigi Moutong (Parimo) dapat raport merah dari Kementerian Sosial pada sisi pemutakhiran data.
“Menurut Dirjen Data Kemensos, tingkat keaktifan hanya 19 persen. Sehingga Parigi Moutong dapat raport merah,” ungkap Anggota legislatif (Anleg) DPRD Parigi Moutong, Fadli saat rapat Paripurna di kantor DPRD, Jumat 14 Februari 2020.
Selain Parigi Moutong, Kabupaten lain di Sulawesi Tengah seperti Donggala dan Toli-Toli juga tingkat keaktifannya rendah. Namun, yang mesti diperhatikan adalah dampak dari masalah itu. Kalau diakumulasikan dengan data penghapusan kepesertaan Jaminan Kesehatan pada tahun 2019, jumlahnya bisa mencapai 121 ribu warga.
Jika sampai dengan Bulan Maret 2020 tidak segera melakukan pemutakhiran data penyelenggaraan jaminan kesehatan. Maka sebanyak akan menimbulkan masalah dan kerugian baru di Parigi Moutong pada tahun 2021.
Masalahnya, akan dilakukan penghapusan kembali data kepesertaan jaminan kesehatan pada akhir Maret 2020. Totalnya, sebanyak 76935 data warga akan dihapus. Akan menjadi masalah baru di Kabupaten Parigi Moutong. Kalau Pemda tidak segera melakukan langkah tegas dan langkah cepat.
“Saya yakin data penghapusan kepesertaan jaminjan kesehatan sebanyak 76935 warga, tidak seluruhnya karena faktor orang yang telah meninggal atau pindah atau sebab ketidakvalidan data,” tuturnya.
Kemudian, data dari Dinsos Parigi Moutong, masih ada 95 ribu warga Parimo yang belum terdata dan tergabung dalam JKN dan Jamkesda. Ditambah dengan data penghapusan peserta jaminan kesehatan, maka dapat mencapai sekitar 200 ribu warga.
“Bagaimana kalau diantara 200 ribu warga yang dihapus tadi diantaranya ada warga kategori miskin,” tanyanya kepada peserta Rapat Paripurna.
Sesuai dengan petunjuk dari Kemensos, Pemda paling lambat pada akhir bulan Maret 2020 harus segera melakukan pemutakhiran data. Sehingga melalui kesempatan ini saya meminta dan memohon kepada Pemda agar memperhatikan masalah ini.
Sudah kita ketahui pada Januari kemarin banyak sekali warga kita yang harus keluar paksa dari rumah sakit karena terjebak dengan pelayanan tunai akibat tidak masuk ke dalam peserta JKN dan Jamkesda.
“Saya sangat paham kalau Wakil Bupati adalah orang yang paling konsisten dalam menyelesaikan persoalan ini. Saya minta segera melakukan langkah tegas. Khususnya Dinsos, Dukcapil dan Pemdes yang bertanggung jawab terkait masalah ini,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Parigi Moutong, H Badrun Nggai mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinsos. Walaupun, sepengetahuannya Dinsos sudah bekerja dengan baik.
Ia juga meminta warga Parigi Moutong yang belum masuk dalam data jaminan kesehatan agar segera mendaftarkan diri ke Dinsos ataupun melalui Pemdes. Perlu ada kerjasama antara seluruh pihak untuk menyelesaikan masalah itu.
“Saya juga setuju dengan usulan dari DPRD Parigi Moutong untuk membuat Kartu Parigi Moutong Sehat menggantikan BPJS. Namun, usulan itu harus dibicarakan bersama dengan Pemda. Khususnya penganggarannya,” tutupnya.
Baca juga: Disporapar: Atlet Berprestasi Parigi Moutong Perlu Diberi Reward
Laporan: Muhammad Rafii
