Bawaslu Sulawesi Selatan Usulkan Hoaks Masuk Dalam IKP 2024

<p>Ket Foto: Bawaslu Sulawesi Selatan Usulkan Hoaks Masuk Dalam IKP 2024 (Foto/Ilustrasi Gambar)</p>
Ket Foto: Bawaslu Sulawesi Selatan Usulkan Hoaks Masuk Dalam IKP 2024 (Foto/Ilustrasi Gambar)

Berita Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan untuk usulkan kategori hoaks atau penyebaran informasi bohong masuk dalam Indeks kerawan Pemilu (IKP) 2024.

Setelah maraknya angka penyebaran disinformasi kepada publik pada Pilkada dan pemilu yang sebelumnya.

“Saat ini sedang kita bahas (hoaks). Karena itu hoaks salah satu indikator yang di usulkan masuk dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP),” ucap Saiful Jihad, anggota Bawaslu Sulawesi Selatan, Senin 10 Oktober 2022 di Makassar.

Menurut Saiful, penyebaran informasi palsu tentu akan mengganggu tahapan Pemilu serentak 2024.

Karena berdasarkan dari pengalaman sebelumnya pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, sudah banyak kasus di mana media sosial dan media daring digunakan oleh para kandidat yang diduga saling menjatuhkan.

“Ironisnya, berita dan informasi palsu itu membuat publik percaya bahkan tidak percaya pada penyelenggara pemilu,” katanya.

Oleh karena itu, dia mengimbau untuk menyikapi potensi tersebut agar tidak membahayakan independensi lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.

Untuk mencegah penyebaran hoaks, Saiful mengatakan Bawaslu Sulawesi Selatan mendorong keterlibatan masyarakat untuk membantu dan melaporkan karena Bawaslu tidak mungkin bisa bekerja sendiri.

“Kami mendorong semua pihak untuk berkolaborasi, termasuk menggunakan media sosial. Kami juga meminta dan berkoordinasi dengan Kominfo jika ada yang salah, informasi atau konten yang tidak jelas akan segera dihapus,” ucapnya.

Baca: Dinkes Makassar Optimalkan Layanan Imunisasi Wajib Balita

Dia mencontohkan beberapa kasus pada Pilkada 2019 lalu. Saat itu beredar kabar bahwa surat suara hasil pemilihan sudah tiba di pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok di Jakarta Utara. Faktanya, tidak ada.

Meski saat ini Bawaslu RI belum menetapkan kategori hoaks harus masuk dalam IKP Pemilu 2024, ia mengatakan setidaknya sudah diusulkan untuk memasukkan kategori ini ke dalam daftar rumusan IKP Pemilu Serentak 2024.

“Informasi hoaks sangat mengkhawatirkan, tidak hanya dalam pemilu, tapi kami ingin hoaks ini tidak memecah persatuan dan kesatuan bangsa, dan dampaknya akan merusak tatanan demokrasi kita,” kata Saiful Jihad. (*/Ikh)

Baca: Pj Gubernur Sulawesi Barat Lepas Kafilah Ikut MTQ di Banjarmasin

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Pj Gubernur Sulawesi Barat Lepas Kafilah Ikut MTQ di Banjarmasin

lepas 50 kafilah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Sulawesi Barat (Sulbar) untuk ikuti MTQ Nasional ke- XXIX di Banjarmasin,

Dinkes Makassar Optimalkan Layanan Imunisasi Wajib Balita

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan, fokus untuk optimalkan layanan imunisasi wajib bagi bayi dan juga balita

Perkuat Imunitas Tubuh, Pemkot Palu Prioritaskan Vaksin Booster

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah,prioritaskan percepatan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat, vaksin dosis tiga atau booster

Empat Prajurit TNI di Sulawesi Tenggara Dapat Hadiah Umroh

Empat prajurit TNI dari tiga matra di Sulawesi Tenggara, dapat hadiah paket umroh gratis pergi ke Tanah Suci di puncak hari

Jalan Poros Palopo-Toraja Putus, Satu Rumah Tertimbun Longsor

Jalan poros Palopo-Toraja putus akibat material dari tebing setinggi 50 meter yang menutupi badan jalan, hal tersebut dipicu

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;