Dinsos Sulteng Dorong Peningkatan PKH Melalui Kegiatan UMKM

<p>Ket Foto: Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah (Foto/dinsos sultengprov)</p>
Ket Foto: Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah (Foto/dinsos sultengprov)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melatih peserta keluarga harapan (PKH), dorong peningkatan kapasitas masyarakat prasejahtera melalui kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah saat ditemui di Palu, Sabtu 22 Oktober 2022.

“Kami menyurati 13 kabupaten/kota meminta PKH dengan embrio wirausaha untuk dilatih di Balai Diklat Kemensos Makassar, Sulawesi Selatan,” ucap Siti Hasbiah.

Ia menjelaskan, dengan mendorong kapasitas peserta PKH merupakan bentuk kerjasama antara pihaknya dengan Balai Diklat Kemensos untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga mampu berinovasi untuk peningkatan kualitas hidup, melalui program ekonomi nasional (PENA) Kemensos.

Selain itu, langkah ini juga merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar secara perlahan dapat lepas dari belenggu kemiskinan.

“Inti dari program nasional PKH adalah upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, sehingga diharapkan berbagai inovasi dapat menurunkan angka kepesertaan ini,” kata Hasbiah.

Ia menjelaskan, intervensi sosial untuk dorong peningkatan kegiatan usaha masih dalam tahap pendataan dari masing-masing wilayah provinsi dengan melibatkan tenaga lapangan atau pendamping PKH.

Menurut data dinas sosial, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta PKH di Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah 128.779 keluarga sasaran, saat itu jumlah KPM yang keluar dari program karena dianggap mampu atau 7.573 penerima manfaat, terhitung dari 2018 sampai tahun ini.

Baca: Parigi Moutong Matangkan Persiapan Lomba Maraton Internasional

Pada tahun 2021, karena berbagai intervensi program pemerintah, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah terus menerus 381.210 jiwa atau 12,18%, namun pada Maret 2022 jumlah penduduk miskin mencapai 388.350 jiwa, atau meningkat 12,33% dari 7.140 orang (BPS 2021).

“Selain peningkatan kapasitas peserta PKH aktif, kami juga memberikan pembinaan kepada graduasi PKH dengan berbagai pendekatan, antara lain melalui program kelompok usaha bersama (KUBE) maupun melalui sosial perusahaan yang tidak lebih untuk peningkatan kesejahteraan,” pungkas Hasbiah. (Dn)

Baca: Dinkes Makassar Belum Temukan Kasus Ginjal Akut Pada Anak

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Editor: Muhammad Ikhsan

 

...

Artikel Terkait

wave

Parigi Moutong Matangkan Persiapan Lomba Maraton Internasional

Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah matangkan persiapan lomba maraton yang bertajuk Equator Internasional

Realisasi Investasi Sulawesi Tengah Kuartal II Capai Rp 71 Triliun

Gubernur Sulawesi Tengah menyebutkan realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada kuartal II 2022 mencapai Rp 71 triliun,

Pertamina Pastikan Stok BBM di Buol Aman Usai Jembatan Putus

PT Pertamina Patra Niaga pastikan penyaluran stok bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji di Kabupaten Buol aman, usai jembatan jalan penguhubung

BKKBN Sulteng Gelar Evaluasi Penanganan Stunting di Parigi Moutong

menggelar evaluasi program percepatan penanganan stunting di Kabupaten Parigi Moutong melalui audit kasus stunting.

Dua Kabupaten di Sulawesi Tengah Diterjang Banjir

Dua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) diterjang banjir pada Rabu 19 Oktober 2022. Hal itu berdasarkan laporan Badan

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;