SPN Morowali Menolak Keras Kenaikan Upah PT IMIP Tahun 2023

<p>Ket Foto: Rapat Perundingan Penetapan Upah dalam Kawasan IMIP yang dihadiri oleh SP/SB Sekawasan IMIP. (Foto/Facebook DPC SPN Morowali)</p>
Ket Foto: Rapat Perundingan Penetapan Upah dalam Kawasan IMIP yang dihadiri oleh SP/SB Sekawasan IMIP. (Foto/Facebook DPC SPN Morowali)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Serikat Pekerja atau Serikat Buruh se Kabupaten Morowali, melakukan pertemuan di ruang pola Kantor Bupati Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Bupati Kabupaten Morowali bersama pihak manajemen PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terkait kenaikan upah tahun 2023 di kawasan PT IMIP.

Bupati Morowali Drs.Taslim, Pimpinan PT IMIP Achamanto Mundato menghadiri beserta HI serta staf SPN, FSPMI, FPE, SBSI, SPIM dan SP SMIP.

Pada pertemuan tersebut, pengusaha hanya bisa menaikkan upah sebesar Rp. 75.000 per bulan (tujuh puluh lima ribu rupiah per bulan).

Dua SP/SB yang hadir dalam rapat, yakni SPN dan FSPMI, menentang keputusan pengusaha menaikkan upah PT IMIP pada tahun 2023 hanya Rp 75.000 per bulan, sedangkan empat SP/SB lainnya yaitu FPE, SPIM, SMIP dan SBSI menerimanya degan keputusan pengusaha.

Baca: PT IMIP Salurkan Bantuan Oksigen Kedua ke Sulawesi Tengah

Pimpinan PT IMIP Achamanto Mundato berdalih perusahaan belum pulih akibat wabah Covid-19 dan juga dampak kenaikan BBM yang menaikkan harga bahan-bahan seperti batu bara, dan produktivitas pendapatan yang masih minim.

Itulah penyebab utama mengapa PT IMIP hanya mampu menaikkan upah sebesar Rp. 75.000 per bulan atau sekitar 2 persen.

Sedangkan SPN dan FSPMI menolak kenaikan gaji yang hanya Rp 75.000 per bulan, karena jika dihitung itu, hanya Rp.2.500 per harinya.

Baca: IMIP Bantu 40 Ton Oksigen Medis ke Kota Palu

Hal ini sangat berbanding terbalik dengan tuntutan yang harus dilakukan karyawan setiap hari atau bulan karena dengan peningkatan harga BBM otomatis naik, begitu juga dengan kebutuhan pokok lainnya, termasuk sewa perumahan juga ikut naik.

Muslim Muliadi, Wakil Ketua DPC SPN Kabupaten Morowali, berpendapat selama ini para pengusaha menggaji karyawannya dengan upah rendah, oleh karena itu, para pengusaha sangat tidak logis, karena hingga saat ini produksi tetap berjalan meski setelah wabah Covid-19 dan penerimaan karyawan saat ini masih terbuka.

“SPN dan FSPMI akan kembali berkoordinasi untuk melakukan upaya agar tidak ada gaji PT-IMIP yang rendah tercapai. Dalam waktu dekat kami akan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh PSP maupun dengan rekan-rekan FSPMI untuk mengambil sikap dan tindakan lebih lanjut,” jelasnya kepada SPNEWS 8 Januari 2023. (*/Ikh)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Bupati Banggai Laut Resmikan Rute Baru KM Sabuk Nusantara

Bupati Banggai Laut, Sofyan Kaepa, meresmikan Rute pelayaran baru KM Sabuk Nusantara di Pelabuhan Desa Mansalean, pada Sabtu

BPJN Sulawesi Utara Gelontorkan Ratusan Miliar Untuk Pembangunan Kepulaun Talaud

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara akan menggelontorkan ratusan miliar untuk pembagunan Kepulauan Talaud.

Tingkatkan Kesehatan Masyarakat, Pemkot Palu Gencarkan Promkes

Tingkatkan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu gencarkan promosi kesehatan (promkes) di Ibu Kota Provinsi Sulawesi

Warga Makassar Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku Begal

Patoppoi mengadukan berbagai permasalahan, termasuk meminta agar untuk menindak tegas pelaku begal dan geng motor di Kota Makassar.

Diduga Dibunuh, Bayi Berusia 14 Bulan Ditemukan Tergantung di Pohon Kakao

bayi berusia 14 bulan berinisial JS di Kabupaten Tana Toraja, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan tergantung di pohon kakao.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;