Parigi Moutong, gemasulawesi – Pemerintah akan melakukan revitalisasi kepada sebanyak 23 sekolah di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, melalui Program Revitalisasi Tahun Anggaran 2025.
Sekolah yang dilakukan revitalisasi meliputi beragam jenjang pendidikan, yaitu mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), sampai dengan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sunarti, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo, memberikan keterangan bahwa sekolah yang nantinya dipilih untuk berhak mendapatkan bantuan program tersebut, dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.
Pemerintah pusat dalam menetapan sekolah yang akan mendapatkan bantuan program revitalisasi, didasarkan pada sistem yang berada pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Data yang akan menjadi acuan kriteria bagi sekolah yang akan mendapatkan bantuan yaitu berupa kondisi sarana dan prasarana sekolah yang tercantum pada data Dapodik.
“Sekolah-sekolah ini tidak kami usulkan secara langsung. Semua ditentukan berdasarkan data Dapodik yang dimiliki oleh setiap sekolah,” ujar Sunarti Senin, 16 Juni 2025, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Parimo.
Sunarti juga memberikan penjelasan bahwa sekolah yang dirasa tidak seharusnya berhak mendapatkan bantuan, tidak bisa secara sepihak langsung mengajukan penolakan terhadap program revitalisasi tersebut.
Ia juga menambahkan, sekolah yang telah ditetapkan tidak bisa diubah meski dirasa ada sekolah lain yang lebih berhak untuk mendapatkan bantuan revitalisasi.
Penolakan yang dilakukan justru akan merugikan daerah. Apabila sekolah yang sudah ditetapkan pada program tersebut menolak diberikannya bantuan, maka berujung pada hilangnya kuota bantuan pada daerah.
“Kalau diganti, maka bantuannya nanti bisa dialihkan ke daerah lain. Nanti, Parimo bisa dianggap tidak membutuhkan bantuan program tersebut,” ucap Sunarti.
Untuk saat ini, total dari 23 sekolah yang terdiri jenjang Pendidikan dari TK, SD, dan SMP masih berada di tahap survei yang dilakukan oleh tim teknis dari kementerian.
Survei dari tim kementerian yang dilakukan bertujuan untuk menilai kebutuhan rehabilitasi dan menentukan besaran anggaran yang perlu dikeluarkan untuk masing-masing sekolah dari TK hingga SMP. (*/Dani)