Ekonomi, gemasulawesi – Nasyirul Falah Amru, yang merupakan anggota Komisi VII DPR RI, menyatakan NU merupakan ormas Islam yang berkualitas.
Nasyirul Falah Amru menilai keterlibatan NU dalam pengelolaan tambang dapat mewakili masyarakat Indonesia.
Menurut Nasyirul Falah Amru, hal tersebut dikarenakan keanggotaan NU di Indonesia mencapai 56,9 persen dari seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 280 juta jiwa.
Pria yang akrab disapa dengan Gus Falah itu menyebutkan kualitas SDM organisasi NU mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam hal pengelolaan tambang negara.
Dia menegaskan untuk jangan merugikan kompetensi SDM NU.
“Di NU, terdapat banyak profesor dan secara organisasi ada juga badan-badan yang menangani ekonomi sektoral, termasuk dengan energi,” katanya.
Hal tersebut disampaikan Gus Falah dalam siaran pers yang diterima hari ini, 8 Juni 2024.
Dia menambahkan hal itu memungkinkan NU ikut berperan dalam pengelolaan tambang yang sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan hak tersebut kepada ormas.
“Sejak awal, NU telah mempunyai perangkat organisasi yang lengkap di bidang pengelolaan energi, perekonomian dan pertambangan,” ujarnya.
Gus Falah menyatakan tokoh-tokoh yang mengisi posisi itu juga memiliki latar belakang pendidikan profesor, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemanfaatan tambang di dalam negeri.
“Dengan kebijakan afirmatif, sangat layak untuk dilibatkan dalam pengelolaan pertambangan yang tertuang dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara,” ucapnya.
Dikutip dari Antara, dia meminta masyarakat untuk tidak perlu mengkhawatirkan pengelolaan tambang di tangan ormas Islam, terutama NU.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menilai tidak ada alasan untuk Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih untuk memberikan izin untuk tidak setuju berkaitan dengan kebijakan pemberian izin untuk ormas keagamaan mengelola tambang.
“Hal ini dikarenakan usaha tersebut sah dan juga halal,” pungkasnya.
Dia melanjutkan jika pengelolaan tambang memang telah seharusnya terbuka untuk siapa saja sepanjang yang bersangkutan tidak melanggar hukum. (*/Mey)