Empat Polisi di Gorontalo Dipecat Terlibat Narkoba dan Penipuan

<p>Ket Foto: Empat Polisi di Gorontalo Dipecat, Terlibat Narkoba dan Penipuan (Foto/Ilustrasi Gambar)</p>
Ket Foto: Empat Polisi di Gorontalo Dipecat, Terlibat Narkoba dan Penipuan (Foto/Ilustrasi Gambar)

Berita Nasional, gemasulawesi – Empat anggota Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo terlibat penipuan dan penyalahgunaan narkoba dipecat atau diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Empat anggota polisi yang dipecat tersebut adalah Briptu AH anggota Polsek Gorontalo, Briptu RM anggota Polsek Samapta Boalemo, Bripda IPHH anggota Polres Pohuwato, dan seorang polwan Brigadir RU yang merupakan anggota Narkoba Polda Gorontalo.

Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol. Wahyu Tri Cahyono, membenarkan adanya PTDH terhadap keempat anggota itu.

Hal ini juga dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Kapolda Gorontalo, nomor: KEP/192/IX/2022 tanggal 13 September 2022, nomor: KEP/193/IX/2022 tanggal 13 September 2022, nomor: KEP/201/IX/2022 tanggal 21 September 2022 dan nomor: KEP/201/IX/2022 tanggal 21 September 2022.

“Keempat anggota itu telah diputuskan dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH),” katanya.

Wahyu menjelaskan, bahwa dua anggotanya, Brigadir AH dan Bripda IPHH di PTDH, karena terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu, Brigadir RU terlibat dalam tindak pidana penipuan. Sedangkan Brigadir RM diberi sanksi PTDH karena tidak disiplin. Jika yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja selama lebih dari 30 hari berturut-turut tanpa alasan atau keterangan yang sah.

Baca: Presiden Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen

“Terkait diberhentikannya keempat anggota ini bukanlah sebuah prestasi dan kami tidak bangga akan hal itu. Namun, ini harus kita lakukan untuk menjaga nama baik organisasi,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, tindakan tegas ini menjadi pelajaran bagi anggota lainnya. Untuk memastikan bahwa mereka selalu mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku saat mereka menjalankan tugasnya.

Karena Kapolda telah berulang kali menekankan kepada seluruh anggota Polda dan Polres untuk tidak melanggar hukum yang dapat merusak citra Polri di masyarakat. (*/Ikh)

Baca: Kementerian PUPR Mulai Bangun 599 Unit Huntap di Talise Palu

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Group Hacker Meretas Situs Resmi Bawaslu di Sumatera Barat

Group hacker menamakan diri mereka Banyumas Cyber Team (BCT) melakukan aksi meretas sejumlah situs resmi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Beban Daya PLN Membengkak, Program Kompor Listrik Ditunda

wacana program penggantian fungsi kompor gas ke kompor listrik yang rencananya akan direalisasikan tahun ini akan ditunda.

Kemenpan-RB Minta Kepala Daerah Audit Kembali Data Honorer

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), minta kepala daerah audit kembali data tenaga honorer

IKN Nusantara Prioritaskan Mobilitas Pejalan Kaki

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan prioritaskan pada manusia serta mobilitas pejalan kaki. Hal itu diungkapkan Koordinator Tim Ahli

Mendag Kembali Pasok 607 Ton MinyaKita ke Indonesia Timur

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan kembali pasok 36 kontainer atau 607 ton berisi 640 ribu liter minyak goreng kemasan MinyaKita

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;