Berita nasional, gemasulawesi– Sebanyak 1271 pegawai Komisi Pemberantasan Kosupsi (KPK) lolos Tes Wawancara Kebangsaan (TWK), resmi dilantik.
“Saya meminta agar pegawai KPK dapat bekerja secara profesional,” ungkap Ketua KPK Firli Bahuri, di Aula Gedung Juang KPK, Selasa 1 Juni 2021.
Dia menegaskan, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhenti, hingga mati dan sampai NKRI bebas dari korupsi.
“Kami pesan dari mimbar ini setiap insan KPK jangan pernah ragu dan teruslah berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pengaruh dari kekuasaan apa pun, apakah itu eksekutif, legislatif dan yudikatif,” sebut Firli dalam acara pelantikan.
Dia berharap, agar para pegawai KPK yang dilantik menjadi ASN dapat menerapkan semangat Pancasila dalam melakukan pemberantasan korupsi.
“Segenap insan KPK wajib menjiwai Pancasila dan menjalankan setiap kewajiban dimana kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan pada hak asasi manusia selalu kita kedepankan dan utamakan dalam tugas pokok KPK,” kata dia.
Semangat Pancasila, akan terus menjadi pedoman teguh para insan KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi.
“KPK berpedoman teguh pada nilai-nilai Pancasila agar tetap istikomah, independen, dan bebas dari pengaruh apapun dan mana pun dalam melaksanakan tugas yang diberikan negara dan rakyat Indonesia sebagai ujung tombak pembesantasan korupsi di NKRI,” imbuh dia.
Upacara diawali pelantikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa dan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan sebagai ASN.
Selanjutnya, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto melantik 1.269 pegawai KPK. Cahya memandu para pegawai KPK mengucap sumpah jabatan sebagai ASN.
Pelantikan akhirnya digelar setelah sebelumnya 700 pegawai meminta penundaan. Permintaan itu sebagai bentuk solidaritas terhadap 75 pegawai yang tak lolos TWK. Dari 75 yang tak lolos, sebanyak 51 pegawai diberhentikan per Oktober nanti.
Sementara sebanyak 1.274 pegawai lolos TWK. Namun, dua orang tidak dilantik lantaran mengundurkan diri dan satu orang meninggal dunia.
Dalam melaksanakan TWK KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan beberapa lembaga lainnya.
Ketentuan alih fungsi status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu, tertera dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pelantikan dilakukan Dalam jaringan (Daring) atau online dan secara langsung. Hanya sebanyak 53 pegawai yang hadir secara langsung karena pandemi covid 19.
Baca juga: Jadwal Rekrutmen CPNS dan PPPK 2021 Berubah
Sumber: KPK
