Gemasulawesi– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta para Pejabat Pengelola Informasi Publik atau PPIP beri edukasi tangani pandemi covid19 ke masyarakat.
“Banyak hoaks yang disebutkan disinformasi, misinformasi, yang dengan sengaja menenggelamkan informasi yang sudah diberikan, tenggelam habis. Ini merupakan tantangan bagi PPIP,” tutur Sri Mulyani dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik, Selasa 3 Agustus 2021.
Tujuannya, agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan beredarnya hoaks saat ini.
Baca juga: Kembali Singgung PPN Warga Miskin, Menkeu: Sistem Multitarif
“Saya ingin tidak hanya berhenti di output dan outcome, tapi impact atau dampak informasi itu ada gunanya tidak informasi itu keluar, dan bisa bertahan ketika dihadapkan pada disinformasi yang lain, karena begitu dia meluncur dia tidak sendirian, dalam lapangan publik ini banyak sekali kontestasinya,” imbuhnya.
Terlebih, lewat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, maka hoaks semakin mudah menerpa masyarakat.
Menurutnya, hal itu sangat merugikan karena menenggelamkan fakta sebenarnya serta menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Contoh, omongan saya di Januari dengan kondisi saat itu dipotong lalu ditampilkan. Ditabrakkan dengan omongan saya saat ini dengan konteks yang sudah berbeda. Kok kemarin ngomong gitu sekarang begini? Itu bisa terjadi,” ungkapnya.
Baca juga: Senin, PPKM Level Empat Mulai Berlaku di Kota Palu dan Morowali Utara
Menkeu akui sosialisasi kebijakan pemerintah tidak mudah
Dia juga mengakui, menyampaikan kebijakan pemerintah terkait edukasi tangani pandemi covid19 ke masyarakat bukan perkara mudah.
Pasalnya, banyak hal teknis yang mengiringi kebijakan itu. Salah satunya terkait implementasi PPKM level 4.
“Menjelaskan PPKM 4 level ke masyarakat ini teknikal, luar biasa tidak mudah, karena masyarakat harus tahu level 4 artinya apa, konsekuensinya apa, dihitungnya bagaimana, dan sumber data bagaimana, sehingga bagi mereka dampaknya apa, begitu juga level 3, 2, dan 1,” tandasnya.
Dia menuturkan, APBN telah dan akan terus bekerja keras menjadi instrumen countercyclical untuk mengendalikan pandemi Covid19.
Dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, terutama melalui percepatan vaksinasi dan program perlindungan sosial.
“Oleh karena itu saya sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan akan terus mendorong seluruh pejabat mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan, untuk tidak terlena sama sekali,” kata dia.
Dia menegaskan, agar benar-benar efektif, program vaksinasi harus dilakukan secara hati-hati, akuntabel dan transparan, serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard.
Pengawasan itu harus dilakukan bersama dari badan atau lembaga, serta kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. (***)
Baca juga: PPKM Level Empat Palu: Titik Perbatasan Akan Disekat
