Gemasulawesi– KKP menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan salah satu dari tiga program terobosan KKP 2021-2024. Tujuannya, menjaga posisi Indonesia sebagai pemasok utama ikan di pasar dunia.
“Penerapan kebijakan itu di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) agar pengelolaan sumber daya perikanan yang nilainya tidak kecil tersebut, juga dapat diukur hasilnya,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat membuka seminar perikanan bertajuk Optimasi Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan melalui Pengelolan Terukur dan Kolaboratif, Senin 23 Agustus 2021.
Menurut dia, kebijakan penangkapan ikan terukur meliputi terukurnya angka produksi. Dan batasan penangkapan yang menunjukkan ketahanan ekosistem untuk mendukung ketahanan pangan.
Baca juga: Parimo Buka Penerimaan Peserta Didik Vokasi Kelautan dan Perikanan
Menurut dia, terukurnya nilai produksi menunjukkan ketahanan ekonomi, serta terukurnya nilai pendapatan dan kesejahteraan nelayan menunjukkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Kebijakan kebijakan penangkapan ikan terukur ditargetkan mampu menciptakan distribusi pertumbuhan di wilayah dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara nasional.
“Kebijakan itu juga akan mendorong pengelolaan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih tertata untuk kesehatan laut,” sebutnya.
Baca juga: KKP dan Kemenhub Teken MoU Pengembangan Pelabuhan Ambon Baru
Pada penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur ini, kata dia, akan dilakukan sejumlah pengaturan, meliputi pengaturan area penangkapan ikan, jumlah ikan ditangkap, jumlah kapal yang melakukan penangkapan. Kemudian, pengaturan pelabuhan tempat pendaratan ikan dan jenis alat yang diperbolehkan.
“Untuk memastikan kebijakan itu berjalan optimal, KKP akan memanfaatkan peran teknologi pengawasan terintegrasi dan membangun sinergi dengan banyak pihak, terutama dalam hal pembangunan sarana dan prasana pendukung serta pengawasan,” ucapnya.
Baca juga: Kementrian Akan Tinjau Politeknik KP Parigi Moutong
Tiga program terobosan KKP 2021-2024
Dia pun menjelaskan kebijakan itu merupakan salah satu dari tiga program terobosan KKP 2021-2024.
Meliputi Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari SDA perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan melalui kebijakan penangkapan terukur di setiap WPPNRI, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor didukung riset kelautan dan perikanan, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.
Baca juga: KKP Segera Resmikan Pendidikan Vokasi Parigi Moutong
“Terlebih dengan adanya penerapan trade limit ukuran ikan yang diekspor. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan devisa negara dari pasar perikanan global yang nilainya mencapai 167 miliar dolar AS,” ujarnya.
Nilai produksi pada sektor perikanan laut Indonesia terhitung sekitar Rp 132 triliun dengan peluang produksi melebihi 10 juta ton per tahun. Kebijakan diusung KKP itu, untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekologi dan ekonomi serta keberlanjutan sumber daya perikanan nasional. (***)
Baca juga: Ratusan Anak Daerah Berpeluang Masuk Industri Perikanan Parimo
