Gemasulawesi– Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terlibat aktif dan efektif siapkan program bantuan anak korban covid19.
Hal itu menyusul Kementerian Sosial dalam keterangan resminya soal rencana program bantuan anak korban covid19 belum lama ini, hanya menyebutkan keterlibatan Kemendagri serta Kementerian PPN. Namun tidak menyebutkan keterlibatan KemenPPPA.
“KemenPPPA dengan anggaran yang kecil, mestinya bisa berkontribusi dengan memaksimalkan koordinasi bersama kementerian terkait dalam mengedepankan layanan perempuan dan anak yang menjadi tanggung jawabnya,” ungkap Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya, Selasa 24 Agustus 2021.
Baca juga: Pemerintah Beri Bantuan Perlindungan Anak Yatim Piatu Korban Covid19
Misalnya, melalui UPTD PPA di tiap daerah guna melengkapi program bantuan anak korban covid19 itu.
Apabila bisa terkoneksi dengan infrastruktur program, maka pendampingan anak korban Covid19 dapat lebih berkelanjutan.
Menurut dia, seharusnya KemenPPPA menjalin komunikasi aktif dan produktif dengan Kemensos dan kementerian lainnya, agar program itu bisa dijalankan secara holistik, memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat.
Baca juga: KPAI Beri Saran Soal Program Bantuan Anak Yatim Terdampak Covid19
Sekaligus, bisa lebih paripurna dalam menjalankan amanah UUD NRI 1945 pasal 34, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
“Semestinya KemenPPPA ditingkatkan status, program dan anggarannya, tidak sekadar berfungsi koordinatif, tapi juga teknis, setara dengan Kemenpora dan Kementan. Mengingat yang diurusi spesifik, Perempuan dan Anak-anak yang merupakan lebih dari 65 persen warga Indonesia. Mereka adalah mayoritas penduduk Indonesia baik sekarang maupun masa datang. Demikianlah harusnya visi Indonesia,” tuturnya.
Baca juga: Kemensos Siapkan Beasiswa Pendidikan Anak Yatim Korban Covid19
KemenPPPA didorong koordinasi denngan kementrian lembaga terkait
Pihaknya pun mendorong agar KemenPPPA mengambil langkah inisiatif untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
Baca juga: KemenPPPA Janji Bantu Asuh Anak Ditinggal Ortu Akibat Covid19
Hal ini guna memaksimalkan integrasi data anak yatim/piatu. Sehingga bisa dijadikan landasan bagi pemerintah dalam percepatan pemenuhan hak dan pemberian program bantuan anak korban covid19.
“Saya minta data anak yatim/piatu akibat covid19 divalidasi, sebagai bukti realisasi dari fungsi dan peran serta KemenPPPA untuk melindungi dan memberdayakan anak termasuk anak-anak yatim/piatu akibat covid19,” tutupnya. (***)
Baca juga: Komisi VIII DPR Dukung Usulan Tambahan Anggaran Rp35,72 Milliar KPPPA
