Gemasulawesi– Wakil Ketua MPR RI Prof Fadel Muhammad mengatakan, perlu percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia (KTI) sebagai penghubung atau konektivitas antara calon Ibu Kota Negara di Pulau Kalimantan dan daerah-daerah sekitarnya.
“Wilayah KTI mesti mempersiapkan diri. Salah satunya dengan mewujudkan rencana membuat ‘terusan khatulistiwa’ yang akan menghubungkan Pulau Sulawesi ke Pulau Kalimantan,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 22 Oktober 2021.
Jika hal itu terwujud, maka akan memudahkan mobilitas masyarakat di Kawasan Timur Indonesia menuju Ibu Kota Negara.
Baca juga: Pansus Covid-19 Usul Rapid Tes Gratis Merata di Parimo
Oleh karena itu, katanya, semua elemen bangsa bersama-sama harus mendukung percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia demi tercapainya kesejahteraan bersama.
“IKN ini terletak di Kalimantan Timur dan sangat dekat dengan daerah-daerah di kawasan timur Indonesia,” ujar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Kabinet Indonesia Bersatu II tersebut.
Secara umum, katanya, pembangunan di Tanah Air harus merata dan tidak boleh terjadi ketimpangan. Jika tidak seimbang maka akan mencederai rasa keadilan seperti yang diamanahkan Pancasila dan konstitusi.
Pascareformasi, ujarnya, berbagai program telah diupayakan pemerintah agar pemerataan pembangunan merata dan memenuhi rasa keadilan.
Ia mencontohkan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ditujukan untuk mengembangkan pembangunan daerah melalui sektor industri dan pariwisata.
“Tapi, karena wilayah Indonesia sangat luas terutama di kawasan timur masih ada beberapa wilayah yang kurang tersentuh pembangunan,” ujarnya.
Kebijakan sudah ada hanya perlu percepatan yang harus didorong dan didukung secara maksimal oleh pemerintah daerah dan masyarakat di semua kawasan timur Indonesia, katanya.
“Alhamdulillah, sebagai pimpinan MPR sewaktu bertemu Presiden saya sampaikan hal itu dan beliau sangat mendukung percepatan pembangunan KTI,” tutur dia.
Oleh karena itu, kesempatan pemerataan dan percepatan pembangunan mesti segera ditindaklanjuti salah satunya melalui pembentukan BP2-KTI.
Ke depan, BP2-KTI akan bekerja sama dengan akademisi dan perguruan tinggi, misalnya, Universitas Hasanuddin untuk melakukan studi serta kajian akademis.
“Hasilnya, diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan KTI cepat terwujud,” ujar Fadel yang juga Ketua Umum BP2-KTI itu. (****)
Baca juga: MPR Apresiasi Diplomasi Luar Negeri Atasi Pandemi Covid 19
