Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi, menyoroti keputusan pemerintah yang memangkas anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Keputusan ini diambil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menutupi defisit program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dianggap sebagai salah satu program unggulan pemerintah saat ini.
Dampak dari pemangkasan anggaran tersebut sangat terasa, khususnya pada belanja infrastruktur Badan Otorita IKN yang mengalami pengurangan signifikan.
Danis H. Sumadilaga selaku Plt Deputi Sarana dan Prasarana OIKN, membenarkan bahwa anggaran OIKN telah dipangkas sebesar Rp4,8 triliun.
Jumlah ini setara dengan 75% dari total pagu awal yang sebelumnya mencapai Rp6,39 triliun.
Padahal, Presiden Prabowo sebelumnya menargetkan agar pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN bisa rampung pada tahun 2028.
Namun, dengan adanya pemangkasan ini, usulan tambahan anggaran yang sebelumnya diajukan OIKN untuk mendukung pembangunan kawasan tersebut juga belum mendapatkan kejelasan.
Menanggapi situasi ini, Eko Kuntadhi memberikan pandangannya melalui cuitan di akun X resminya @ekokuntadhi1 pada Senin, 3 Februari 2025.
Eko menyebut bahwa pemangkasan anggaran tersebut berisiko membuat IKN, yang baru saja muncul dari belantara hutan, kembali dipenuhi oleh semak belukar.
"Bandul politik mulai bergerak ke arah yang berlawanan dari perkiraan awal. IKN, kota baru yang timbul dari hutan belantara, beresiko kembali dipenuhi semak belukar," tulis Eko dalam cuitannya.
Pernyataan ini menegaskan kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran dapat menghambat progres pembangunan IKN secara keseluruhan.
Cuitan Eko Kuntadhi ini memicu berbagai tanggapan dari warganet yang juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran tersebut.
Beberapa dari mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa pembangunan IKN berpotensi mengalami stagnasi atau bahkan mangkrak.
Salah satu komentar datang dari akun @roc*** yang menulis, "Mangkrak beneran neh," sebagai bentuk keprihatinan atas kelanjutan proyek ambisius tersebut.
Reaksi serupa juga muncul dari berbagai akun lainnya yang mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan pembangunan IKN sesuai jadwal.
Pemangkasan anggaran ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depan IKN.
Banyak pihak mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan prioritas antara program-program sosial seperti Makan Bergizi Gratis dan proyek infrastruktur besar seperti IKN.
Dengan situasi ini, masyarakat menanti langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana.
Kejelasan mengenai alokasi anggaran tambahan untuk mendukung pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN juga menjadi hal yang dinantikan dalam waktu dekat. (*/Risco)