Pemerintah Bakal Hadirkan Akses Skrining Kesehatan Mental Gratis, Menkes Budi Gunadi: Ini Program Terbesar Kemenkes

Tangkap layar video yang menampilkan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin yang sedang menjelasakan suatu hal
Tangkap layar video yang menampilkan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin yang sedang menjelasakan suatu hal Source: (Foto/Instagram/@bgsadikin)

Nasional, gemasulawesi - Pemerintah Indonesia akan menghadirkan layanan skrining kesehatan mental secara gratis yang dijadwalkan mulai berjalan pada Februari 2025.

Program ini merupakan inisiatif dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan penanganan kesehatan mental di seluruh Indonesia.

Dengan meningkatnya perhatian terhadap isu kesehatan mental, pemerintah berkomitmen untuk memberikan akses pemeriksaan awal secara gratis kepada seluruh masyarakat.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang tersebar di berbagai daerah untuk memfasilitasi skrining kesehatan mental ini.

Baca Juga:
KPPMI Gagalkan Pengiriman Ilegal Calon Pekerja Migran Indonesia di Tanjung Pinang, Pria Asal Banten Jadi Tersangka

Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kota besar hingga daerah terpencil.

Menurut Budi, program ini menjadi salah satu yang terbesar karena mencakup seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 280 juta orang.

Hal ini menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap isu kesehatan mental yang selama ini sering kali terabaikan.

"Ini (skrining kesehatan mental gratis) adalah program terbesar dari Kemenkes, dan juga mungkin salah satu dari pemerintah, karena cakupannya sampai 280 juta," kata Budi Gunadi Sadikin pada Minggu, 2 Februari 2025.

Baca Juga:
Bahlil Lahadalia Tanggapi Seruan Agar Pejabat Negara Pakai Transportasi Umum: Jangan Ajari Saya Naik Angkutan Umum

Program ini tidak hanya ditujukan untuk mereka yang sudah menunjukkan gejala gangguan mental, tetapi juga untuk masyarakat umum sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini.

Pemerintah memutuskan untuk meluncurkan program ini karena meningkatnya kasus kesehatan mental di Tanah Air, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.

Mengutip data tahun 2023, Budi Gunadi menjelaskan bahwa satu dari sepuluh rakyat Indonesia mengalami masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa.

Kondisi ini diperparah dengan belum adanya skrining kesehatan mental secara masif sebelumnya, sehingga banyak kasus yang tidak terdeteksi dan tertangani dengan baik.

Baca Juga:
Pengamat Soroti Anggota DPR yang Dinilai Tidak Peduli dengan Kelangkaan Elpiji 3 KG: Kaga Ada yang Teriak

Budi menegaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mendiskusikan tanggal resmi peluncuran skrining kesehatan mental ini bersama Presiden dan para kepala daerah.

"Karena ini kan dilakukan di seluruh Indonesia serentak harus koordinasi sama kepala daerah," jelas Budi Gunadi.

Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa program dapat berjalan lancar dan efektif di seluruh wilayah, mengingat tantangan geografis dan logistik yang ada di Indonesia.

Dengan cakupan yang luas dan fasilitas yang memadai, program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih sehat secara mental. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

KPPMI Gagalkan Pengiriman Ilegal Calon Pekerja Migran Indonesia di Tanjung Pinang, Pria Asal Banten Jadi Tersangka

Kementerian PPMI berhasil menggagalkan percobaan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal di Tanjung Pinang

Bahlil Lahadalia Tanggapi Seruan Agar Pejabat Negara Pakai Transportasi Umum: Jangan Ajari Saya Naik Angkutan Umum

Begini tanggapan dari Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia terkait seruan agar pejabat negara memakai transportasi umum sehari-hari

Pengamat Soroti Anggota DPR yang Dinilai Tidak Peduli dengan Kelangkaan Elpiji 3 KG: Kaga Ada yang Teriak

Pengamat politik, Adi Prayitno menyoroti para anggota DPR yang dinilainya seakan tidak menyoroti isu kelangkaan elpiji 3 kg

Tukin Dosen ASN 2020-24 Tidak Bisa Cair, Sekjen Kemendikti Saintek Sebut Kebijakan Kementerian Sebelumnya Jadi Penyebab

Begini penjelasan dari Sekjen Kemendikti Saintek terkait penyebab utama tukin dosen ASN periode 2020 hingga 2024 tidak bisa cair

Umar Hasibuan Sebut Menteri Presiden Prabowo yang Menghadap Jokowi Seharusnya Dipecat: Agar Tak Ada Dua Matahari

Pegiat media sosial, Umar Hasibuan menyoroti adanya menteri di kabinet Presiden Prabowo yang menghadap ke mantan Presiden RI, Jokowi

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;