Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial, Umar Hasibuan, baru-baru ini menarik perhatian publik setelah menyoroti pertemuan antara Menteri Koperasi Indonesia, Budi Arie Setiadi, dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada akhir Januari 2025.
Menurut Budi, pertemuan ini hanya sebatas silaturahmi tanpa membahas hal-hal spesifik.
Namun, Umar Hasibuan punya pandangan berbeda. Dalam sebuah video yang diunggah di akun X resminya, @UmarHasibuan__, pada 2 Februari 2025, ada dugaan bahwa pertemuan tersebut sebenarnya membahas tentang approval rating Presiden Prabowo Subianto.
Tak hanya membagikan video, Umar juga melontarkan kritik tajam terkait menteri-menteri di kabinet Prabowo yang masih menjalin komunikasi intens dengan Jokowi.
Menurut Umar, menteri Presiden Prabowo yang menghadap Jokowi seharusnya dipecat, karena dikhawatirkan ada dua matahari di rezim Prabowo.
"Mustinya Prabowo pecat menteri-menteri yang hadap Jokowi agar tak ada dua matahari di rezim Prabowo ini," tulis Umar dalam cuitannya.
Menurutnya, keberadaan menteri yang terkesan loyal pada dua pemimpin bisa menimbulkan ketidakjelasan arah kepemimpinan di pemerintahan saat ini.
Cuitan Umar ini langsung memancing berbagai reaksi dari warganet.
Sebagian besar setuju dengan pendapatnya, seperti akun @sol*** yang menulis, "Setuju pecat, mereka tidak menghargai presiden."
Komentar ini menegaskan kekhawatiran bahwa loyalitas ganda bisa merusak soliditas kabinet.
Selain itu, ada juga yang meragukan apakah Prabowo berani mengambil langkah tegas tersebut.
"Sepertinya nggak berani Wowo pecat orangnya Jokowi," tulis akun @asj***, menyinggung hubungan politik yang rumit antara Prabowo dan Jokowi pasca Pilpres.
Polemik ini menunjukkan bagaimana dinamika politik di Indonesia terus bergerak, bahkan di dalam lingkup pemerintahan sendiri.
Meski pertemuan antar-elite politik bisa dianggap wajar sebagai bagian dari menjaga hubungan baik, publik tetap kritis soal dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan.
Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Presiden Prabowo, apakah akan mempertahankan para menteri yang dianggap ‘bermain di dua kaki’ atau mengambil langkah tegas demi menjaga kekompakan kabinetnya.
Yang jelas, transparansi dan komunikasi yang jelas kepada publik menjadi kunci agar isu seperti ini tidak berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat. (*/Risco)
