Nasional, gemasulawesi - Kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara China oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta viral di media sosial.
Isu ini mencuat setelah Kedutaan Besar (Kedubes) China melaporkan bahwa warganya mengalami pemerasan oleh oknum petugas selama tahun 2024 hingga Januari 2025.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengambil langkah tegas dengan menarik dan mengganti seluruh petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.
Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan integritas layanan keimigrasian serta menghindari dugaan penyalahgunaan wewenang oleh petugas.
Menteri Imipas, Agus Andrianto, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak terkait dengan video dugaan pungutan liar (pungli) terhadap WNA China yang beredar di media sosial TikTok dan X (Twitter).
"Video yang beredar itu hoaks, ini adalah kasus berbeda. Kami menerima data dari Kedubes China yang berbeda dengan video tersebut. Begitu data kami terima, kami langsung tarik semua petugas yang namanya ada di dalam laporan tersebut," ungkap Agus, dikutip pada Minggu, 2 Februari 2025.
Meski begitu, ia memastikan bahwa semua petugas yang namanya tercantum dalam laporan Kedubes China akan menjalani pemeriksaan internal guna memastikan dugaan pelanggaran yang terjadi.
Kasus ini bermula dari laporan Kedubes China yang menyebutkan bahwa beberapa warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Dugaan praktik pemerasan ini berlangsung sejak tahun 2024 hingga Januari 2025.
Dalam laporan tersebut, Kedubes China mengungkapkan adanya pola pemerasan, di mana beberapa petugas Imigrasi diduga memanfaatkan kekuasaan mereka untuk meminta uang kepada WNA China yang datang ke Indonesia.
Para korban disebut diminta membayar sejumlah uang agar bisa melewati pemeriksaan Imigrasi tanpa hambatan.
Beberapa modus yang diduga digunakan dalam pemerasan ini antara lain:
- Ancaman deportasi jika tidak membayar sejumlah uang.
- Memperumit proses keimigrasian, seperti menahan paspor lebih lama dari seharusnya.
- Meminta “uang pelicin” agar proses pemeriksaan berjalan lebih cepat.
Dugaan praktik ini mencoreng citra layanan keimigrasian Indonesia, sehingga membuat pemerintah segera bertindak tegas dengan menarik seluruh petugas Imigrasi yang bertugas di bandara tersebut.
Baca Juga:
Pasukan Penjajah Israel Tembakkan Bom Suara ke Arah Penduduk di Beitunia Tepi Barat
Langkah cepat yang diambil Kementerian Imipas ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik dan internasional terhadap sistem keimigrasian di Indonesia.
"Kami tidak akan mentolerir pelanggaran sekecil apa pun. Jika terbukti bersalah, para petugas yang terlibat akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Agus.
Selain itu, Kementerian Imipas juga akan melakukan perombakan menyeluruh terhadap sistem keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta, termasuk meningkatkan pengawasan internal dan memastikan tidak ada lagi celah bagi praktik pungli atau pemerasan.
Agus juga mengapresiasi langkah Kedubes China yang memberikan informasi terkait dugaan pemerasan ini. Ia menegaskan bahwa informasi dari kedutaan asing sangat penting dalam menjaga kualitas layanan keimigrasian di Indonesia.
Baca Juga:
DPRD Gorontalo Utara Sebut Peningkatan Infrastruktur Adalah Salah Satu Bentuk Mitigasi Bencana
"Kami berterima kasih kepada Kedubes China yang memberikan laporan ini. Jika tidak ada laporan, kami mungkin tidak akan tahu dan tidak bisa segera mengambil tindakan," ujarnya.
Menurut Agus, laporan ini juga menjadi peringatan bagi seluruh jajaran Unit Pelayanan Imigrasi untuk bekerja secara profesional dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat maupun wisatawan asing.
Sebagai bagian dari reformasi besar-besaran di sektor keimigrasian, Kementerian Imipas akan mengembangkan sistem pemeriksaan berbasis digital guna memastikan proses yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan.
"Kami akan mengembangkan sistem yang lebih canggih agar pemeriksaan keimigrasian bisa dilakukan secara transparan dan efisien. Harapannya, tidak ada lagi celah bagi petugas untuk melakukan penyalahgunaan wewenang," jelas Agus.
Baca Juga:
BKKBN Sulsel Bekerja Sama dengan Dinas PP dan KB Makassar dalam Menurunkan Angka Prevalensi Stunting
Ia menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi akan membantu mempercepat layanan Imigrasi tanpa mengorbankan aspek keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan asing yang masuk ke Indonesia.
"Terpenting adalah memastikan bahwa layanan keimigrasian di Indonesia bersih dari praktik pungli dan pemerasan," pungkasnya. (*/Shofia)
