Nasional, gemasulawesi - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhammad Cholil Nafis, baru-baru ini menunjukkan dukungannya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang tengah mengusut kasus kontroversial soal pagar laut di beberapa wilayah Indonesia.
Salah satu yang jadi sorotan adalah wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, di mana Nusron menemukan adanya penggunaan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk wilayah laut.
Berdasarkan investigasi Nusron, ditemukan bahwa ada tiga perusahaan yang menguasai lahan laut tersebut. PT Surya Inti Permata tercatat memiliki 285 hektare, PT Semeru Cemerlang menguasai 152 hektare, dan PT Surya Inti Permata lagi dengan tambahan 219 hektare.
Fakta ini mengejutkan karena skala pemagaran laut di Sidoarjo jauh lebih besar dibandingkan kasus serupa yang pernah terjadi di perairan Tangerang.
Nusron pun memastikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan meninjau ulang keabsahan sertifikat-sertifikat tersebut, dan sebagian besar kemungkinan besar akan dicabut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Melihat upaya Nusron tersebut, KH Cholil Nafis tak tinggal diam. Melalui akun X resminya @cholilnafis, beliau menyuarakan dukungan penuh kepada Nusron.
“Lanjut sahabat @nusronwahid, kami bersamamu. Mari Bung, kita rebut kembali tanah, air, dan lautnya. Semua untuk kesejahteraan rakyat,” tulisnya penuh semangat pada 1 Februari 2025.
Cuitan ini pun langsung ramai dibicarakan warganet, menunjukkan betapa besarnya perhatian publik terhadap isu ini.
Respons dari netizen pun bermunculan. Banyak yang memberikan dukungan, berharap langkah ini bisa membawa perubahan positif.
Salah satu warganet dengan akun @mis*** menulis, “Siaap pak Kyai.. Semoga ada perbaikan untuk Indonesia.”
Komentar ini menggambarkan harapan besar masyarakat agar tanah, air, dan laut sebagai sumber daya alam bisa dikelola dengan adil untuk kesejahteraan semua orang.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh agama seperti KH Cholil Nafis, menambah energi positif agar pemerintah tetap tegas menegakkan aturan dan melindungi hak-hak rakyat.
Semoga langkah ini benar-benar membawa perubahan nyata untuk masa depan Indonesia yang lebih adil dan makmur. (*/Risco)
