Nasional, gemasulawesi - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan setelah pegiat media sosial, Dr. Tifauzia Tyassuma, M.Sc atau yang akrab disapa Dokter Tifa mengkritik keras pelaksanaannya.
Kritikan tersebut disampaikan oleh Dokter Tifa melalui cuitan di akun X resminya.
Dalam cuitan di akun X @DokterTifa pada 1 Februari 2025, ia menyoroti kabar tentang relawan MBG yang memilih mundur karena masalah gaji yang tidak jelas.
Dokter Tifa menganggap tidak menggaji relawan MBG sama saja menyiksa rakyat.
"Presiden Prabowo (menandai akun X Presiden Prabowo) Mau sampai kapan menyiksa rakyat begini? Relawan masak tidak digaji." Tulis cuitan Dokter Tifa sembari megunggah ulang berita terkait adanya relawan program MBG yang mundur karena gaji tak jelas.
Cuitan tersebut mengartikan bahwa Dokter Tifa sangat menyoroti pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya program MBG.
Lebih lanjut di cuitannya, Dokter Tifa mengatakan jika memang pemerintah kesulitan atau merasa tidak ada uang untuk melaksanakan program MBG, maka sebaiknya dihentikan saja.
"Sudah! STOP! HENTIKAN PROGRAM MAKAN GRATIS KALAU TIDAK PUNYA UANG." Tulis lanjutan cuitan Dokter Tifa.
Baginya, program sebesar MBG seharusnya dijalankan dengan perencanaan matang, termasuk memastikan kesejahteraan para relawan.
Cuitan tersebut langsung memicu berbagai reaksi dari warganet. Sebagian mendukung pandangan Dokter Tifa, seperti akun @alh*** yang menulis, “Kalo belum mampu, kenapa harus malu untuk mengakui?”
Komentar tersebut mengisyaratkan kekecewaan terhadap manajemen anggaran program MBG.
Namun, ada juga yang memiliki pandangan berbeda. Akun @mus*** menanggapi dengan menjelaskan bahwa relawan memang pada umumnya tidak dibayar atau digaji.
“Maaf dok. Sepemahaman saya, relawan/volunteer dari dulu itu ya tidak ada gaji. Pun kalau ada, minimalnya uang transportasi, dan tidak terikat secara hukum dalam hubungan kerja.” Tulis akun @mus***.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa program MBG, meskipun bertujuan mulia, masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya.
Pemerintah diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait status relawan serta memastikan program berjalan efektif tanpa menimbulkan polemik di masyarakat.
Di sisi lain, keberlanjutan program seperti MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada transparansi pengelolaan dan komunikasi yang jelas kepada publik.
Pemerintah perlu membuka dialog yang lebih luas untuk mendengar masukan dari berbagai pihak, termasuk relawan dan masyarakat yang terlibat langsung.
Dengan begitu, program ini bisa mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa menimbulkan kesalahpahaman atau kekecewaan di tengah masyarakat. (*/Risco)
