Nasional, gemasulawesi - Pengamat politik Indonesia, Adi Prayitno, baru-baru ini menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai kurang peka terhadap isu kelangkaan elpiji 3 kg di masyarakat.
Kritik ini muncul seiring kebijakan baru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengatur bahwa pembelian elpiji 3 kg harus dilakukan melalui pangkalan resmi mulai Februari 2025.
Kebijakan ini dibuat karena harga jual elpiji di tingkat pengecer melambung jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah, namun malah menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah seperti Jakarta dan Tangerang.
Menurut Adi Prayitno, DPR seharusnya menjalankan fungsi pengawasannya dengan lebih aktif, terutama dalam menanggapi kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.
Ia menilai bahwa diamnya DPR dalam isu ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang merugikan masyarakat.
Melalui cuitannya di akun X resminya @Adiprayitno_20 pada Minggu, 2 Februari 2025, Adi mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini.
"Apa isi negara ke depan usai DPR akur dengan pemerintah? Haqqul yakin tak bakal ada yg brisik di Senayan kalo ada peristiwa aneh tak pro rakyat. Tuh, tabung gas 3 kg langka kagak ada yg tereak wahai yg mulia anggota dewan," tulis Adi Prayitno dalam cuitannya.
Pernyataan ini menuai beragam reaksi dari warganet yang turut menyuarakan kekecewaan mereka terhadap para anggota DPR.
Banyak yang merasa tidak lagi terwakili oleh para wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sebagian besar warganet menilai DPR hanya berfokus pada kepentingan partai politik mereka masing-masing, bukan pada kebutuhan rakyat.
Salah satu warganet dengan akun @aya*** menulis, "Percuma milih Anggota DPR, gak merasa terwakili oleh mereka, mereka cuma mewakili kepentingan partainya."
Ungkapan ini mencerminkan rasa frustasi masyarakat terhadap DPR yang dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Komentar serupa juga datang dari akun @rul*** yang menyoroti hubungan dekat antara anggota DPR dan pemerintah.
"Anggota DPR kan nurutnya sama ketua bukan sama rakyat, para ketua partainya satu circle sama pemerintahan, jadi ya apa yang diharapkan, mereka semua satu komplotan hanya bagi2 peran dan kekuasaan saja." Tulis akun tersebut.
Kritik dan respons dari masyarakat ini memperlihatkan adanya ketegangan antara harapan publik dan realitas politik di Indonesia.
Isu kelangkaan elpiji 3 kg menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan yang tidak mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat bisa memicu ketidakpuasan yang meluas.
Masyarakat berharap DPR bisa lebih responsif dan berani mengambil sikap dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.
Di tengah situasi ini, perhatian kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh DPR. (*/Risco)
