Nasional, gemasulawesi - Pusdiklatbangprof Kemensos tengah melakukan pemetaan serta proses seleksi sumber daya manusia yang akan ditugaskan guna mendukung jalannya tata kelola Sekolah Rakyat.
Kegiatan pemetaan ini turut melibatkan sejumlah perwakilan dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial.
Beberapa di antaranya berasal dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Rehabilitasi Sosial, serta Sekretariat Direktorat Pemberdayaan Sosial.
Selain itu, turut berpartisipasi pula perwakilan dari Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM), Biro Umum, Biro Humas, Biro Keuangan, Pusdatin Kesejahteraan Sosial, serta Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas.
“Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Sosial Gus Saifullah Yusuf, kami mengadakan pertemuan guna memetakan pegawai yang menangani administrasi keuangan di Kemensos untuk mendukung kebutuhan Sekolah Rakyat,” ujar Endah Dwi, PIC Keuangan Pusdiklatbangprof.
Endah menjelaskan bahwa para pegawai yang lolos seleksi nantinya akan mengemban peran sebagai Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun staf yang menangani pengelolaan keuangan di Sekolah Rakyat.
“Sebanyak 80 pegawai akan ditempatkan sebagai Bendahara, PPK, dan staf pengelola keuangan di masing-masing unit Sekolah Rakyat,” ungkapnya.
Ke depannya, para pegawai keuangan yang ditugaskan untuk Sekolah Rakyat akan tetap bekerja dari kantor pusat, namun diberikan mandat khusus untuk mengelola administrasi keuangan di berbagai lokasi Sekolah Rakyat di seluruh wilayah Indonesia.
“Sebanyak 80 orang itu tetap berkantor di pusat, tapi akan menjalankan tugas khusus,” ujar Endah.
Berikut adalah rincian formasi pegawai keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial:
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebanyak 12 orang, dengan masing-masing PPK menangani 10 titik Sekolah Rakyat.
- Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) diperlukan 1 orang untuk menangani 63 titik Sekolah Rakyat.
- Bendahara Pengeluaran (BP) juga dibutuhkan 1 orang, yang akan mencakup pengelolaan di 63 titik.
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebanyak 12 orang, di mana satu orang bertugas untuk 10 titik.
- Petugas Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dibutuhkan 1 orang untuk menangani 63 titik.
- Staf Pengelola Keuangan (SPK) berjumlah 24 orang, dengan dua orang mengelola 10 titik.
- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) sebanyak 12 orang, masing-masing bertanggung jawab atas 10 titik.
- Petugas entry data Belanja Pegawai sebanyak 12 orang, dengan satu orang bertugas untuk 10 titik. (*/Zahra)