Nasional, gemasulawesi - Polemik terkait status kepemilikan empat pulau di wilayah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara masih terus menjadi sorotan publik.
Salah satu suara kritis datang dari pegiat media sosial, Said Didu, yang mempertanyakan sikap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang terkesan belum memberikan tanggapan secara terbuka mengenai persoalan tersebut.
Ia menilai, diamnya Presiden terhadap isu yang menyangkut batas wilayah ini sangat mencolok, terutama setelah sejumlah tokoh penting turut bersuara.
Pernyataan Said Didu itu disampaikan melalui akun X resminya, @msaid_didu, pada Sabtu, 14 Juni 2025.
Said Didu menyampaikan pandangan tersebut usai merespons pernyataan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang sebelumnya telah menyoroti status empat pulau yang disengketakan.
Menurut Jusuf Kalla, merujuk pada dokumen perjanjian Helsinki tahun 2005 yang disepakati antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia, keempat pulau tersebut secara historis merupakan bagian dari Aceh Singkil.
Mengetahui adanya pernyataan terbuka dari Jusuf Kalla, Said Didu mengaku heran dengan sikap Presiden yang terkesan tidak mengambil langkah tegas atau memberi komentar.
Ia bahkan menyentil kedekatan antara Presiden dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang juga merupakan menantu Presiden Joko Widodo.
Baca Juga:
Heboh Adanya Konten Hasil AI Terkait Kerusakan Alam di Raja Ampat, Kemkomdigi RI Beri Respons Begini
"Kenapa Presiden masih diam ttg kasus ini? Apakah karena Gubernur Sumut adalah menantu Jokowi?" Tulis Said Didu.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan bahwa pembahasan terkait status empat pulau tersebut perlu dilakukan melalui forum yang lebih tepat, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Ia menyebut bahwa forum nasional jauh lebih objektif dan memiliki kewenangan yang sah untuk memutuskan status kepemilikan wilayah, dibandingkan diskusi terbatas di tingkat daerah.
Bobby menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selalu membuka ruang diskusi dan tidak menutup kemungkinan untuk membahas ulang isu tersebut jika dibutuhkan.
"Kami ingin sampaikan, bahwa masalah kepemilikan pulau. Mohon maaf, mau kita bahas dari pagi sampai pagi pun sebenarnya tidak ada solusinya," jelas Bobby Nasution saat ditemui di Medan pada hari Kamis, 12 Juni 2025.
Polemik ini menunjukkan pentingnya kejelasan batas wilayah administratif yang sah antara provinsi, terutama ketika menyangkut identitas dan hak masyarakat lokal. (*/Risco)
