Parigi moutong, Gemasulawesi - Lonjakan anggaran belanja modal dalam rancangan Perubahan APBD 2026 Kabupaten Parigi Moutong memicu sorotan tajam parlemen. Pos belanja publik yang mendadak membengkak hampir tiga kali lipat ini menuntut pembuktian nyata eksekutif.
"Fraksi Perindo dalam pandangan akhirnya atas Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026 tetap berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta keberpihakan terhadap masyarakat," kata Juru Bicara Fraksi Perindo, Yolanda Mambu di Parigi, Kamis, 3 September 2026.
Postur anggaran daerah mendadak berubah drastis. Belanja modal yang semula hanya dialokasikan belas belas miliar rupiah kini melonjak tajam.
Baca Juga:
Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?
Nilainya bergeser dari angka awal Rp18 miliar lebih menuju kisaran angka Rp51 miliar lebih. Angka kenaikan ini tergolong fantastis untuk daerah berskala fiskal terbatas.
Perindo meminta pemerintah daerah tidak main-main dalam mengelola dana Jumbo ini. Kebijakan alokasi anggaran wajib berorientasi pada kebutuhan riil warga lokal.
Pemerintah daerah diminta menyalurkan dana tersebut ke proyek konkret. Pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan drainase, hingga jaringan irigasi pertanian harus menjadi prioritas utama.
"Kami harap peningkatannya diarahkan pada pembangunan yang nyata dirasakan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan, drainase, irigasi hingga penunjang perekonomian," ujar Yolanda di tengah rapat paripurna.
Tekanan fiskal yang membelenggu keuangan daerah seharusnya menjadi momentum pembenahan. Aparatur pemerintah dituntut mengubah pola kerja lama yang tidak efisien.
Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk memangkas layanan dasar publik. Kedisiplinan kerja dan fokus pada hasil menjadi kunci utama pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga:
Bongkar Kebiasaan Eksekutif, NasDem Parimo Tolak Jadi Alat Legalisasi APBD
Sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata Parigi Moutong memiliki potensi raksasa. Pemerintah daerah harus memanfaatkan perubahan anggaran untuk menggerakkan roda ekonomi bawah.
Bantuan langsung dari pemerintah daerah dinilai tidak akan cukup. Program daerah harus menyentuh akar masalah produksi hingga pembukaan akses pasar.
"Kami juga berpandangan, dengan banyaknya potensi daerah seperti di sektor pertanian, perikanan, UMKM hingga pariwisata, pemerintah melalui perubahan APBD harus mampu menjaga dan menggerakkan ekonomi masyarakat," tuturnya.
Fraksi Perindo menyetujui rancangan perubahan anggaran tersebut dengan catatan kritis. Eksekutif wajib menjalankan seluruh komitmen efisiensi dan transparansi tanpa pangkas kebutuhan dasar warga.