Parigi moutong, Gemasulawesi - Ancaman bencana alam dan kondisi infrastruktur yang buruk menghantam Kabupaten Parigi Moutong.
Ketua DPRD Parigi Moutong Alfres Tonggiroh menegaskan efisiensi anggaran daerah wajib berpihak penuh pada penanganan darurat bencana dan fasilitas publik di Parigi Moutong, beberapa waktu lalu.
Persiapan penanganan bencana di daerah menurutnya tidak boleh terpaku pada ramalan cuaca skala nasional.
Baca Juga:
Sektor Kesehatan Parimo Ditarget Kerek Pendapatan Daerah Rp261 Miliar, Politisi Dewan Buka Suara
Pemerintah daerah justru kecolongan karena bersiap menghadapi kemarau panjang El Niño padahal wilayah setempat malah dihantam banjir bandang.
Dana Belanja Tidak Terduga diminta segera cair tanpa penundaan birokrasi.
Warga terdampak di berbagai titik lokasi bencana membutuhkan bantuan riil dan penanganan cepat dari pemerintah.
Koordinasi lintas pemerintahan antara kabupaten, provinsi, hingga pusat harus langsung digenjot.
Gotong royong antarinstansi menjadi kunci utama agar dampak kehancuran bencana dapat diredam.
Keterbatasan fiskal daerah juga memerlukan suntikan dana transfer dari pemerintah pusat.
Perhitungan ulang dana transfer ke daerah diharapkan membawa angin segar bagi APBD yang sedang tertekan.
Sektor pendidikan dan kesehatan tetap dilarang kena pangkas pemotongan efisiensi.
Kedua bidang tersebut merupakan amanat undang-undang yang wajib dipenuhi pemda secara mutlak.
Pembangunan infrastruktur desa dinilai paling mendesak karena kondisi fisik jalan raya di wilayah pelosok memprihatinkan.
Jalan rusak parah yang terus dibiarkan dapat melumpuhkan distribusi hasil panen warga.
Padahal wilayah pedesaan merupakan tulang punggung utama penggerak ekonomi daerah Parigi Moutong.
Baca Juga:
Mencari Pemimpin BUMD, Parigi Moutong Undang Profesional Ambil Bagian
Janji politik bupati yang ingin membangun dari desa diuji lewat keberanian menentukan prioritas anggaran secara terukur.
DPRD bersama pemda diserukan segera merombak skala prioritas pembagian dana pembangunan.
Harapan baru muncul dari wacana pengalihan pembiayaan ganjaran gaji guru PPPK ke pemerintah pusat pada tahun depan.
Jika beban gaji tenaga pendidik tersebut diambil alih pusat, ruang fiskal APBD akan menjadi jauh lebih lega.
Namun regulasi resmi terkait penarikan gaji pegawai ke pusat tersebut sampai saat ini belum diterbitkan.