Parigi moutong, Gemasulawesi - Potensi pariwisata pesisir Desa Nambaru di Kecamatan Parigi Selatan membentang indah, namun ancaman penumpukan sampah terus menghantui kawasan tersebut.
"Pengadaan armada sampah penunjang wisata dan penanganan stunting menjadi perhatian utama yang harus masuk skala prioritas daerah," ujar Anggota Komisi III DPRD Parigi Moutong, Muhammad Basuki, di Desa Nambaru, Parigi Moutong.
Kawasan yang menjadi salah satu magnet kedatangan pelancong luar daerah ini memendam kekhawatiran atas kebersihan lingkungan. Tanpa ketiadaan kendaraan khusus pengangkut sampah, citra destinasi unggulan daerah ini berisiko tercoreng secara perlahan.
Persoalan Nambaru tidak berhenti pada aspek estetika kawasan wisata semata. Akses transportasi hasil bumi para petani setempat juga masih memprihatinkan akibat kerusakan jalur produksi.
Baca Juga:
Belajar dari Bencana Avolua Parimo, Begini Cara Cepat Tangani Korban Banjir Bandang Lumpuh Total
Para petani terus menantikan dukungan infrastruktur penimbunan jalan poros serta distribusi bantuan bibit kakao dan mesin paras. Pembenahan rantai pasok pertanian ini menjadi kunci utama kebangkitan ekonomi warga desa.
Kondisi pemukiman warga pun memerlukan penanganan infrastruktur dasar secara mendasar. Penerangan jalan utama masih minim dan sistem saluran air di sekitar kawasan sekolah kerap tak berfungsi optimal.
Kebutuhan air bersih turut menjadi ganjalan harian warga. Pengadaan pipa induk ukuran besar sangat mendesak agar aliran air bersih bisa menjangkau pemukiman secara merata.
Sektor keagamaan juga memerlukan perhatian kelanjutan sarana ibadah. Masyarakat berharap ada percepatan pembangunan masjid serta penyediaan fasilitas saniter yang layak di area gereja.
"Seluruh usulan dari dinas teknis harus disinkronkan dengan program pembangunan daerah agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Basuki saat menanggapi keluhan warga.
Sektor pemberdayaan ekonomi perempuan lokal ikut membutuhkan suntikan modal kerja. Kelompok usaha kuliner dan kelompok keterampilan jahit memerlukan bantuan peralatan produksi untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
Baca Juga:
Nasib Gaji PPPK Menggantung, Parigi Moutong Tak Berani Hapus Alokasi APBD
Sisi pelayanan kesehatan masyarakat menunjukkan benteng defensif yang kian rapuh. Gedung pos pelayanan terpadu setempat sudah tak muat menampung antusiasme kehadiran ibu dan anak.
Keterbatasan fasilitas fisik gedung memperlambat ruang gerak kader kesehatan desa. Padahal, intervensi penanganan anak kerdil dan gizi buruk memerlukan tindakan cepat dan konsisten.
Pemerintah daerah kini dituntut mengintegrasikan penanganan kebersihan wisata dan penguatan sarana Posyandu ke dalam rencana strategis pembangunan jangka panjang.
"Pengawasan anggaran daerah harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat desa benar-benar terealisasi secara berkelanjutan," tutup Basuki.