Jalankan Amanat Peraturan Mendagri, PJ Bupati Parigi Moutong Lakukan Penandatanganan NPHD Tahap II

<p>Ket. Foto : PJ Bupati Parigi Moutong Tanda Tangani NPHD Tahap II<br />
(Foto/Prokopim)</p>
Ket. Foto : PJ Bupati Parigi Moutong Tanda Tangani NPHD Tahap II (Foto/Prokopim)

Parigi Moutong, gemasulawesi – Kemarin, tanggal 10 November 2023, PJ Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, kembali melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD tahap II di ruang rapat Bupati Parigi Moutong.

Diketahui jika penandatanganan NPHD Tahap II ini adalah untuk menjalankan amanat peraturan menteri dalam negeri atau mendagri (Permendagri) yang dilakukan bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong.

Penandatanganan NPHD Tahap II yang juga dilakukan bersama KPU Parigi Moutong dengan PJ Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, ini terkait memasuki tahapan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 nanti.

Baca: Hadirkan Peserta dari 6 Rayon, Staf Ahli Bupati Parigi Moutong Resmi Membuka Porseni PGRI

Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas prioritas PJ Bupati, penandatanganan tahap II NPHD ini merupakan salah satu bagian dari pekerjaannya untuk menyiapkan anggaran-anggaran yang diperlukan dalam pemilu 2024.

“Sekarang penandatanganan ini telah dilaksanakan dan proses selanjutnya nantinya akan diserahkan kepada KPU dan Bawaslu selaku pihak penyelenggaran pemilu,” katanya.

Menurut Richard, hal itu dimaksudkan agar setiap tahapan kegiatan pemilu, baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif atau pemilihan bupati dan wakil bupati dapat terlaksana dengan baik nantinya di Parigi Moutong.

Baca: Ungkap Apresiasi Tinggi, PJ Bupati Parigi Moutong Resmi Menutup Turnamen Badminton Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Under C Ganda Putra 2023

Richard menegaskan jika acara penandatanganan NPHD ini merupakan amanat dari Menteri Dalam Negeri yang terdapat dalam Peraturan No. 54 Tahun 2019 yang memuat tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.

“Peraturan Mendagri diatur untuk seluruh daerah dengan tujuan agar seluruh daerah yang menyelenggarakan pemilu harus menandatangani NPHD dengan Bawaslu yang merupakan pihak penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Richard mengakui bahwa dia berharap dengan penandatanganan NPHD ini maka pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, untuk secepatnya menyiapkan kebutuhan apa yang diperlukan.

Baca: Ajak Bangun Usaha dan Ekonomi Kerakyatan, PJ Bupati Parigi Moutong Pimpin Upacara Hari Pahlawan

“Sehingga pemilu yang akan diselenggarakan tahun depan ini dapat berjalan dengan sukses, adil dan juga tertib seperti yang diinginkan semua pihak,” tuturnya.

PJ Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, sebelumnya menghadiri dan memimpin upacara hari pahlawan di halaman kantor bupati Parigi Moutong. (*/Mey)

 

 

 

...

Artikel Terkait

wave

Hadirkan Peserta dari 6 Rayon, Staf Ahli Bupati Parigi Moutong Resmi Membuka Porseni PGRI

Kemarin, tanggal 10 November 2023, Staf Ahli Bupati Parigi Moutong resmi membuka Porseni PGRI se-Parigi Moutong.

Ungkap Apresiasi Tinggi, PJ Bupati Parigi Moutong Resmi Menutup Turnamen Badminton Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Under C Ganda Putra 2023

Turnamen Badminton Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Under C Ganda Putra 2023 resmi ditutup PJ Bupati Parigi Moutong kemarin.

Ajak Bangun Usaha dan Ekonomi Kerakyatan, PJ Bupati Parigi Moutong Pimpin Upacara Hari Pahlawan

Kemarin, tanggal 10 November 2023, PJ Bupati Parigi Moutong hadir memimpin upacara hari pahlawan di halaman kantor bupati.

Sulawesi Utara Bersiap Menghadapi Cobaan Cuaca Ekstrem pada 11 November 2023: Proyeksi Hujan Mulai Pagi Hingga Malam

Pada 11 November 2023 wilayah Sulawesi Tengah akan tetap terdampak oleh ancaman cuaca yang sangat ekstrem.

Morowali Sulawesi Tengah Bersiap Menghadapi Tantangan Cuaca Ekstrem: Antisipasi dan Kesiapsiagaan Perlu Dilakukan pada 11 November 2023

Pada 11 November 2023 wilayah Sulawesi Tengah akan tetap terdampak oleh cuaca ekstrem yang sangat mengerikan.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;