Internasional, gemasulawesi – Surat kabar resmi Korea Utara mengatakan pada 21 Februari 2023 bahwa mengandalkan bantuan eksternal untuk mengatasi kekurangan makanan akan sama dengan mengambil “permen beracun”, mendesak kemandirian ekonomi meskipun kesulitan yang semakin dalam di tengah sanksi dan lockdown akibat virus corona.
Negara yang terisolasi itu telah menderita kekurangan pangan dalam beberapa tahun terakhir, terguncang akibat banjir dan topan, sanksi internasional yang bertujuan untuk memberhentikan program nuklir dan rudal milik Korea Utara, dan pemotongan tajam dalam perdagangan dengan China karena penutupan perbatasan akibat COVID-19.
China tetap menjadi salah satu Negara yang memnyumbangkan sedikit sumber bantuan makanan eksternal.
Baca : Permen PPKS Belum Pernah Dibahas di Komisi X DPR RI
Dalam sebuah komentar, surat kabar Partai Buruh yang berkuasa Rodong Sinmun memperingatkan agar tidak menerima bantuan ekonomi dari “imperialis” yang menggunakan bantuan sebagai “jebakan untuk menjarah dan menaklukkan” negara-negara penerima dan mengganggu politik internal mereka.
“Memakan bantuan ini dengan alasan peningkatan ekonomi adalah sama seperti memakan permen beracun ,” kata komentar itu.
Artikel itu muncul ketika kantor berita Yonhap Korea Selatan melaporkan pada hari Rabu bahwa sekitar 700 narapidana di tiga penjara pedesaan, termasuk di pusat kota Kaechon, telah meninggal karena kelaparan dan penyakit selama dua tahun terakhir, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.
Baca : Ratusan Warga Tasikmalaya Keracunan Makanan Hajatan Pernikahan
Korea Selatan sebagai negara terdekat dengan Korea Utara melalui Kementerian Unifikasi Seoul, yang menangani urusan antar-Korea, menolak mengomentari hal itu, tetapi mengatakan pada hari Selasa bahwa tampaknya ada peningkatan kematian akibat kelaparan di beberapa provinsi Korea Utara.
“Produksi pangan turun dari tahun lalu, dan ada kemungkinan masalah distribusi karena perubahan dalam kebijakan pasokan dan distribusi makanan mereka,” kata seorang pejabat kementerian kepada wartawan.
Berdasarkan hasil pengamatan Kementrian Unifikasi Seoul memperkirakan produksi tanaman Korea Utara sekitar 4,5 juta ton tahun lalu, turun 3,8 persen dari tahun 2021, akibat hujan musim panas yang lebat dan kondisi cuaca lainnya.
Baca : Pemuda di Magelang Tega Meracuni Keluarganya Sendiri Hingga Tewas
Menteri Unifikasi Kwon Young-se mengatakan Pyongyang telah mengajukan permohonan kepada badan pangan PBB, Program Pangan Dunia, untuk memberikan dukungan tetapi tidak ada kemajuan karena perbedaan dalam masalah pemantauan. (*/Siti)
Editor: Muhammad Azmi Mursalim
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
