Gemasulawesi- Sekda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Zulfinasran Achmad mengimbau warga untuk tidak lagi takut ikut vaksin Covid19. Sebab, tujuan pelaksanaan vaksinasi itu dilakukan untuk memberikan perlindungan dari virus kala pandemi saat ini.
“Harapan kami pelaksanaan Vaksinasi Merdeka dilakukan TNI-Polri dibeberapa titik di Parigi Moutong ini, bisa ikut meyakinkan masyarakat agar tidak lagi takut menjalani vaksinasi,” ungkap Zulfinasran, saat dihubungi, Selasa 7 September 2021.
Dia mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk melakukan percepatan vaksinasi. Hanya saja, hal itu harus didukung warga sebagai sasaran pelaksanaan vaksinasi Covid19.
Baca juga: DPR Ajak Masyarakat Tidak Takut Jalani Vaksinasi
Upaya itu kata dia, terkait ketersediaan stok vaksin akan terus dipenuhi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, berapapun jumlah dibutuhkan Parigi Moutong.
“Kami sudah meminta kepada pihak Puskesmas untuk mendata masyarakat mau menjalani vaksin, supaya kita punya data ril,” ujarnya.
Kemudian, pihaknya akan mengkonsultasikan terkait pemanfaatan tenaga perawat atau bidan, selain dokter untuk melakukan screening saat pelaksanaan vaksinasi dilakukan.
Baca Juga: Menambang Alam, Mengubur Masa Depan
“Kami akan menyurati Pemprov Sulawesi Tengah soal ini, apakah diizinkan atau tidak tenaga kesehatan lain diluar dokter lakukan screening,” ucapnya.
Sebab kata dia, jumlah tenaga dokter sebanyak 55 orang di Parigi Moutong dinilai belum cukup untuk proses percepatan vaksinasi hingga bulan Desember mendatang, target masyarakat di vaksin berjumlah 300 orang per hari.
Baca juga: Kemenag Sulsel: Pesugihan di Gowa Langgar Norma Agama
“Jika mengikuti jumlah yang ada, dari 55 dokter berarti terbentuk 55 kelompok vaksinator. Kami juga meminta keterlibatan dari pemerintah desa juga,” kata dia.
Olehnya, pihakanya mengajak warga untuk memanfaatkan momen agar ikut vaksin gratis pemerintah hingga Desember 2021 ini.
Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Minta Pemuka Agama Kampanye Prokes
Sebab, dipastikan jika pemerintah telah menganggap realisasi vaksin telah cukup, maka tidak menutup kemungkinan pelaksanaan vaksin berbayar akan dilakukan.
“Ini jelas akan membebani masyarakat miskin nantinya. Maka manfaatkan momen ini, biar proses percepatan vaksinasi juga cepat selesai,” pungkasnya.
Baca juga: Warga Bikin Petisi Tolak Kartu Vaksinasi, Kementerian Kesehatan Prihatin
Laporan: Novita Ramadhani
