Nasional, gemasulawesi – Baru-baru ini, menurut laporan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM akan mengundang tim sukses dari para capres dan cawapres.
Undangan untuk tim sukses tersebut dikatakan Ditjen HAM adalah sebagai upaya untuk mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam pilpres 2024 untuk menjadikan pemilu mendatang sebagai pemilu yang ramah HAM.
Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) HAM, Dhahana Putra, persoalan HAM bukan hanya dilakukan oleh lembaga HAM saja, namun, butuh kerja sama dengan berbagai pihak yang akan memastikan segala kegiatan yang dilakukan ramah Hak Asasi Manusia.
Baca: Ajak Masyarakat Ikut Aksi Bela Palestina Besok, Anies Baswedan Sebut Palestina Urusan Kemanusiaan
Selain itu, Dhahana menyatakan jika Ditjen HAM juga telah mengadakan pertemuan dengan KPU yang merupakan lembaga negara yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilu.
“Kemarin pihak kami juga telah bertemu dengan KPU,” ujarnya.
Diketahui jika pertemuan yang berlangsung antara Ditjen HAM dengan KPU tersebut dilaksanakan di Kantor KPU hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023.
Seperti yang diketahui banyak orang, akan ada 3 pasangan capres dan cawapres yang akan bertarung di pemilu mendatang.
Mereka adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan dan Cak Imin dan Ganjar Pranowo serta Mahfud MD.
Isu HAM memang diketahui menjadi isu sensitif di negeri ini terlebih dengan adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.
Dalam dokumen visi dan misinya, setiap pasangan capres dan cawapres juga diketahui menyisipkan program, visi dan misinya tentang HAM.
Namun, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan karena tidak menjanjikan penyelesaian kasus HAM di masa lalu.
Aktivis HAM lantas menyinggung tentang rekam jejak masing-masing capres dan cawapres.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus praktik diskriminasi.
Terdapat juga program kebijakan inklusif yang akan menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dan kelompok rentan.
Ada juga perlindungan untuk tenaga kerja.
Masa lalu Prabowo Subianto yang diduga berkaitan dengan peristiwa Kuda Tuli di masa lalu memang kerap disebut-sebut termasuk saat pilpres 2019 lalu. (*/Mey)
