Demo Aliansi Muslim Poso Sulteng, Tuntut Keadilan Korban Salah Tembak Polisi

<p>Foto Demo Aliansu Solidaritas Umat Muslim Poso (Foto: Ist)</p>
Foto Demo Aliansu Solidaritas Umat Muslim Poso (Foto: Ist)

Berita sulawesi tengah, gemasulawesiAliansi Solidaritas Muslim Kabupaten Poso Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar aksi demo menuntut keadilan terkait dugaan korban salah tembak dari Kepolisian.

Massa Perkumpulan Solidaritas Muslim Poso Sulteng demo menuntut kejelasan hukum terhadap  tiga warga Kecamatan Poso Pesisir Utara. Yang menjadi korban dugaan salah tembak oknum kepolisian di wilayah Kabupaten Poso Sulteng, Rabu 10 Juni 2020.

Saat di depan Mako Polres Poso, massa aksi menyampaikan beberapa orasinya.

Koordinator lapangan Ustad Sugianto Kaimuddin mengatakan, aksi seperti ini akan memakan waktu lebih lama. Jika tidak ada kejelasan hukum atas kejadian salah tembak terhadap warga Poso Pesisir.

Selain itu, warga Kabupaten Poso akan sangat sulit mempercayai pihak kepolisian.

Massa Solidaritas Umat Muslim Poso menuntut para pelaku penembakan agar segera dilakukan proses hukum seadil-adilnya. Dan mendapat hukuman yang berat sesuai peraturan berlaku.

Kemudian, massa juga meminta dengan tegas kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri agar mengevaluasi kinerja Satgas Tinombala yang bertugas di Kabupaten Poso Sulteng. Pasalnya, tidak ada kejelasan kinerja penegakan hukum.

Massa dengan tegas meminta ketegasan Kapolda Sulteng untuk segera melakukan penegakan hukum, memproses pelaku penembakan terhadap tiga warga yakni Qidam, Sarifudin dan Firman yang menjadi korban aparat.

Massa berpendapat, peristiwa penembakan yang terjadi pada kasus qidam yang terjadi di Desa Membuke pada 9 April 2020. Dilakukan aparat kepolisian tanpa prosedur hukum yang jelas sampai hari ini tidak mendapatkan kejelasan hukum.

Kemudian, peristiwa penembakan di KM 9 Desa Kawende 2 Juni 2020. Merupakan warga Dusun Sipatuo Desa Kilo Kabupaten Poso atas nama Syarifuddin usia 24 tahun dan Firmansyah usia 16 tahun. Juga korban aparat kepolisian tanpa prosedur jelas.

Aksi dilakukan dalam bentuk longmarch, menggunakan mobil pengeras suara sambil membawa bendera merah putih dan bendera tauhid berwarna hitam.

Titik aksi dimulai dari kompleks Masjid Raya Baiturrahman Poso, Jalan Pulau Natuna, menuju beberapa titik aksi lainnya. Sebut saja depan Kantor Kejaksaan Negeri Poso, Jalan Pulau Kalimantan, depan Mako Polres Poso dan Gedung DPRD Poso.

Usai mendatangi markas Polres Poso, massa aksi menuju Gedung DPRD Poso untuk melanjutkan tuntutannya.

Laporan: Tim Gemasulawesi

...

Artikel Terkait

wave

Hasil SWAB, Danrem Baru 132 Tadulako Sulteng Negatif Corona

Hasil uji SWAB, Danrem 132 Tadulako Sulteng yang baru dilantik menunjukkan hasil negatif virus corona.

Masuk Zona Hijau, Parigi Moutong Aman Covid-19

Gugus tugas covid-19 nasional sebut Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah (Sulteng) beserta 91 daerah lainnya masuk zona hijau.

Walikota: Negatif Rapid Test, Syarat Masuk Kota Palu

Wali Kota Palu Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebut pelaku perjalanan sebelum memasuki wilayahnya, harus membawa hasil rapid test yang menyatakan non-reaktif dari daerah asal keberangkatannya.

Menteri Kelautan Tabur Bibit Udang di Tomoli Sulawesi Tengah

Menteri Kelautan dan Perikanan tabur benih bibit udang paname di Parimo Sulawesi Tengah (Sulteng).

OTG Membludak, Pondok Perawatan Kota Palu Penuh

Orang Tanpa Gejala atau OTG membludak, pondok perawatan covid-19 asrama haji Kota Palu Sulawesi Tengah (Sulteng) penuh.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;