Nasional, gemasulawesi – Diketahui jika saat pemilu 2024 mendatang tiba, pekerja menjadi pemilih terbesar dan hal ini yang menjadi sorotan pasangan capres serta cawapres, termasuk Anies Baswedan dan Cak Imin.
Pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin yang memiliki sebutan AMIN itu diketahui menjanjikan terciptanya sekitar 15 juta lapangan kerja baru selama periode tahun 2025 hingga 2029.
Visi dan misi tentang ketenagakerjaan tersebut tertuang dalam visi Indonesia Adil Makmur untuk Semua yang diusung oleh Anies Baswedan dan Cak Imin dalam pemilu mendatang.
Namun, menurut Kemenko PMK, per tahunnya Indonesia membutuhkan 3,6 juta lapangan kerja baru.
Sehingga jika menghitung periode jabatan setiap capres dan cawapres yang hanya 5 tahun, maka dalam periode tahun 2025 hingga 2029, setidaknya harus mampu menyediakan setidaknya 25,99 juta lapangan kerja baru.
Dalam hal ini, jika Anies Baswedan dan Cak Imin menang dan terpilih menjadi capres serta cawapres, maka akan menimbulkan angka pengangguran yang lebih tinggi, yakni minus atau defisit 3 juta orang.
Dan jika angka pengangguran 7,99 juta orang ditambahkan dengan 3 juta orang yang tidak terakomodir mendapatkan pekerjaan, maka akan menjadi 10,99 juta orang.
Yang menjadi pertanyaan disini adalah bagaiman mungkin dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,45 persen yang tercata di bulan Februari 2023 lalu menjadi 3,5-4% di tahun 2029 jika hanya menyediakan 15 juta lapangan pekerjaan selama 5 tahun.
“Melakukan pemetaan kebutuhan (jumlah dan kompetensi) tenaga kerja mendatang,” bunyi dokumen tersebut.
Baca: Rahasia Kekayaan Prabowo Subianto Senilai Rp2 Triliun: Intip Jejak Bisnis Megahnya di Yordania
AMIN juga mencanangkan akan menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan melibatkan kolaborasi pemerintah, swasta dan dunia pendidikan.
Disebutkan juga jika isu perlindungan hak orang bekerja ditawarkan oleh Anies Baswedan dan Cak Imin dikatakan lumayan menarik.
Hal ini dikarenakan isu TKA Cina ilegal dijanjikan akan diberantas.
Namun, langkah yang direncanakan oleh Anies Baswedan dan Cak Imin untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja hanya berkisar tentang upah minimum, sedangkan mengenai jaminan sosial pekerja tidak ada program yang diusung oleh keduanya.
AMIN diketahui tidak memiliki patokan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan ditetapkan jika mereka menang dan memimpin Indonesia. (*/Mey)
