Blanko Adminduk Kertas HVS, Disdukcapil Parimo: Asli Ditandai Barcode

<p>Foto: Kepala Bidang Pengelola, Indormasi, Administrasi Kependudukan (PIA), Yamin.</p>
Foto: Kepala Bidang Pengelola, Indormasi, Administrasi Kependudukan (PIA), Yamin.

GemasulawesiDisdukcapil Parigi Moutong menyebut blanko Adminduk kertas HVS itu berlaku dan asli, ditandai dengan barcode tandatangan elektronik.

“Pernyataan itu menyusul banyaknya kekhawatiran warga,” ungkap Kepala Bidang Pengelola, Indormasi, Administrasi Kependudukan (PIA) Yamin saat ditemui, Rabu 25 Agustus 2021.

Ia mengatakan, penerapan blanko Adminduk kertas HVS itu sesuai aturan. Mengacu pada Permendagri 109 tahun 2019, tentang formulir dan buku didalam administrasi kependudukan.

Baca juga: Disdukcapil Parimo Uji Coba Sistem Barcode KK dan Akta

Jika warga ingin mengecek keaslian blanko Adminduk kertas HVS itu, barcode itu dapat discan menggunakan aplikasi handphone android.

Sebenarnya, blanko Adminduk kertas HVS itu bisa juga dikirim Dinas Dukcapil via email, agar mencetaknya sendiri. Namun karena tidak semua masyarakat memilikinya, maka pihaknya membantu untuk mencetakkan.

Baca juga: Kemendagri Batasi Pembagian Blangko KTP-El Ke Daerah

“Dinas Dukcapil ini sebenarnya sudah mengarah pada dokumen elektronik, jadi pelayanan berbasis digital. Jadi ketika masyarakat butuh dan kami mengirimkan via email, mereka bisa cetak sendiri diluar,” jelasnya.

Selain itu kata dia, pelayanan berbasis digital untuk menekan biaya pembelanjaan pengadaan blangko negara. Akibat perubahan-perubahan adminduk dilakukan masyarakat.

Seperti pergantian Kartu Keluarga (KK), akibat bertambahnya jumlah keluarga, pindah domisili, atau beberapa jenis perubahan lainnya.

“Perubahan itu, jelas mengupdate juga blangko saat menerbitkan. Penggunaan kertas HVS itu juga sebenarnya ketebalan kertasnya juga berbeda, dari biasanya,” ucapnya.

Baca juga: Layanan Adminduk Disdukcapil Parigi Moutong Kembali Buka

Kartu Keluarga lama tanpa barcode tetap berlaku

Sementara bagi masyarakat masih menggunakan KK lama tanpa barcode jelasnya, tetap berlaku sepanjang tidak melakukan perubahan data dan mengacu pada aturan sebelumnya.

Pada kesempatan itu, dia mengimbau masyarakat untuk memperbaharui administrasi kependudukannya, jika terjadi perubahan.

Baca juga: Permudah Layanan Adminduk, Disdukcapil Parimo Siapkan Aplikasi Online

Misalnya, status pendidikan atau pekerjaan, anggota keluarga meninggal dunia, atau telah menikah dan jumlah anggota keluarga bertambah.

“Memperbaharui adminduk ini penting, baik masyarakat itu sendiri dan juga kami. Kalau ada anggota keluarga meninggal kita terbitkan akta kematiannya, lalu ada kelahiran diterbitkan KK baru dan akta kelahiran anak,” pungkasnya.

Baca juga: Pegawai Terpapar Covid19, Disdukcapil Tutup Layanan Adminduk

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Kota Palu Luncurkan Dua Proyek Inovasi Perubahan

Kota Palu, Sulawesi Tengah, luncurkan dua proyek inovasi perubahan. Yakni Kota Tuntas Kumuh Berbasis Kawasan, aplikasi aduan Pantau Kotaku.

Parigi Moutong Beri Bantuan Beras 2 Ton untuk Warga Isoman

Parigi Moutong beri bantuan beras 2 ton untuk warga Isoman. Penyerahannya langsung dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan.

Relawan Songulara Mositulungi Gandeng Apoteker Tangani Warga Isoman

Relawan Songulara Mositulungi Parigi Moutong, bekerjasama dengan tenaga apoteker setempat, untuk memudahkan akses warga Isoman.

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, Upaya Tingkatkan Partisipasi Masyarakat

Bawaslu RI menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif 2021. Tujuannya meningkatkan partisipasi masyarakat mengawal proses pesta demokrasi

Webinar OJK: Instrumen dan Pengaturan Keuangan Sejak Dini

Gubernur Sulawesi Tengah H Rusdy Mastura membuka secara resmi Webinar OJK dengan tema mengenal instrumen dan pengaturan keuangan sejak dini.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;