DPUPRP Parigi Moutong Hanya Miliki Lima Kantor Pengamat Irigasi

<p>Pengamat Irigasi di Kabupaten Parigi Moutong.</p>
Pengamat Irigasi di Kabupaten Parigi Moutong.

Parigi moutong, gemasulawesi.com Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) hingga kini masih memiliki lima kantor pengamat irigasi.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPRP Kabupaten Parigi Moutong, Alfianto di ruang kerjanya, Kamis 20 Februari 2020.

“Kantor pengamat irigasi di Parigi Moutong terdiri dari kepala pengamat hingga stafnya yang terbagi, atas juru, penjaga pintu irigasi dan bendungan,” jelasnya.

Bahkan kata dia, ke lima kantor pengamat itu bertugas melakukan pengamatan irigasi hingga lebih dari satu.

Namun, ada pula kantor pengamat yang hanya mengamati satu jaringan irigasi saja.

“Laporan dari kantor pengamat yang kami jadikan dasar untuk pelaporan ke Kementerian,” tuturnya.

Ia mengatakan, laporan yang disampaikan setiap kantor pengamat itu seputar kondisi jaringan irigasi.

Misalnya, jika terjadi kerusakan pada salah satu fasilitas irigasi yang harus diperbaiki. Proses pelaporannya pun kata dia, menggunakan titik koordinat.

Dengan begitu, mudah untuk dilakukan survei langsung terhadap irigasi yang mengalami kerusakan.

“Dengan sistim pelaporan seperti itu, semuanya jadi mudah” terangnya.

Ia melanjutkan, selain menjadi kewenangan Pemerintah daerah (Pemda), seluruh jaringan irigasi di Parigi Moutong juga terdapat kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pusat.

Tak heran kata dia, jika petugas pengamat perwakilan Pemprov dan pusat berkantor bersama petugas DPUPRP. Dalam melakukan pengamatan irigasi pun, petugas DPUPRP turun bersama-sama dengan pengamat dari Pemprov dan pusat.

Sehingga, data lapangan dari hasil pengamatan yang dilakukan antara petugas DPUPRP sinkron dengan pengamat Pemprov dan pusat.

“Adanya sinkronisasi terkait data pengamatan irigasi kata dia, memudahkan Bidang SDA yang dipimpinnya itu dalam melakukan pengusulan anggaran rehab irigasi,” tegasnya.

Menurutnya, adanya sinkronisasi terkait data pengamatan itu, Pemprov dan Pemerintah Pusat benar-benar teliti dalam mengucurkan anggaran.

Contohnya, jumlah rehab irigasi yang diusulkan dari DPUPRP Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 12 unit berkurang menjadi enam.

“Kami usulkan sebanyak 12 unit irigasi untuk direhab. Namun, yang disetujui hanya enam saja,” tutupnya.

Baca juga: TP4 Parigi Moutong Mulai Verifikasi Penerima Bantuan Bencana

Laporan: Rhoy L

...

Artikel Terkait

wave

Panwascam Seleksi Calon PKD Kecamatan Bolano Parigi Moutong

Panwascam melakukan seleksi wawancara kepada calon Pengawas Kelurahan Desa PKD Pemilu Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Banggai

TP4 Parigi Moutong Mulai Verifikasi Penerima Bantuan Bencana

Tim Pendamping TP4 Parigi Moutong mulai verifikasi penerima bantuan rumah rusak sedang dan ringan di Kabupaten Parimo. Berita, Poso Palu dan Banggai

Parigi Moutong Hadirkan Aplikasi Simading

Parigi Moutong menghadirkan aplikasi guna merancang manajemen data terkait stunting, bernama SIMADING. Berita, Poso Palu dan Kabupaten Banggai

Jumlah Penduduk Parigi Moutong Capai 482.794 Jiwa

Laju jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten Parigi Moutong menurut pendataan terakhir pada tahun 2018 mencapai 482.794 jiwa. Berita, Poso Palu dan Banggai

Jaga Stabilisasi Harga, Disperindag Parigi Moutong Pantau Pasar

Disperindag Kabupaten Parigi Moutong pantau pergerakan harga satuan bahan pokok dan satuan bahan penting. Berita, Poso Palu dan Banggai.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;