Parigi moutong, gemasulawesi.com– Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan atau TP4 Parigi Moutong (Parimo) mulai verifikasi penerima bantuan rumah rusak sedang dan ringan di Kabupaten Parimo.
“Penerima bantuan rumah rusak sedang dan ringan, tersebar di sejumlah kecamatan terdampak bencana 28 September 2018 silam,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Parimo, Tri Nugraha, di ruang kerjanya, 21 Februari 2020.
Informasi yang dihimpun, TP4 Parigi Moutong sudah mulai melakukan verifikasi di wilayah Kecamatan Parigi dan Parigi Selatan. Verifikasi itu dilakukan guna memastikan betul data para penerima bantuan tahap dua itu.
“Mereka sudah turun ke lapangan memverifikasi data penerima, sesuai yang masuk dalam data,” jelasnya.
Selain memverifikasi, TP4 yang tersebar di empat zona itu juga akan melakukan pendampingan terhadap penerima pada saat proses pencairan. Sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan anggaran yang diberikan.
Adapun total anggaran bantuan tahap dua bagi rusak sedang dan rusak ringan di Kabupaten Parimo, sekitar Rp63.890.000.000.
“Penggunaanya harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Diketahui, untuk rusak sedang akan menerima bantuan sebesar Rp25 juta, kemudian rusak ringan Rp10 juta. Penyalurannya langsung ke rekening penerima. Adapun jumlah rusak sedang sebanyak 918, kemudian rusak ringan 4094.
Sementara itu, program bantuan rumah untuk korban terdampak bencana gempa 2018 silam mendapat sorotan DPRD. Anleg menyoroti penyaluran program rumah Dinas perumahan dan pemukiman atau Disperkim Parigi Moutong.
Pasalnya, ada keluhan warga penerima bantuan terkait banyaknya bahan bangunan untuk program rumah yang tidak terpakai atau tidak sesuai kebutuhan warga.
“Bagaimanakah proses penyaluran produk konstruksi atau material bangunan dari program itu, apakah modelnya hampir sama dengan penyaluran di BPBD,” tanya Anggota legislatif (Anleg) DPRD, H Wardi dalam rapat hearing dengan Disperkim beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, ditemukan fakta bahan material berupa pipa yang tidak terpakai. Warga penerima bantuan menganggap hal itu adalah mubazir. Sehingga, timbul kecurigaan adanya perencanaan yang asal jadi.
Selain itu, warga penerima bantuan juga menyebutkan, mereka diharuskan mengambil material konstruksi pada salah satu toko bangunan yang ditunjuk langsung Disperkim Parigi Moutong.
Idealnya, kalau penerima bantuannya dari Kelurahan Bantaya, Loji dan Maesa maka penyuplai atau toko bangunannya berada dekat dengan domisili warga. Tujuannya, agar tidak ada biaya tambahan transportasi.
“Saya membutuhkan transparansi disini. Karena, itu sudah terjadi di lapangan saat ini,” tutupnya.
Baca juga: Parigi Moutong Hadirkan Aplikasi Simading
Laporan: Muhammad Rafii
