Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, permudah pelayanan pengurusan dokumen administrasi kependudukan (Adminduk).
Administrasi kependudukan (Adminduk) punya peranan penting dalam mewujudkkan terciptanya masyarakat yang sejahtera.
Dimana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang diundangkan pada tanggal 21 April 2022. Maksud dan tujuan dari masalah Permendagri adalah untuk memberikan bimbingan bagi penduduk dan pejabat yang berwenang dalam pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik.
Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Tiar Rahmat Soleman SSOS selaku Administrator Basis Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dalam media, Rabu 13 Juli 2022.
Baca: Banjir Genangi RSUD Kabelota Donggala, Pasien Dievakuasi
“Permudah pengurusan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa wajib bagi setiap warga negara Indonesia untuk memberikan dokumen kependudukan, baik itu akta kelahiran, kartu tanda penduduk, akta kematian atau akta perkawinan” katanya.
Tiar juga menjelaskan bahwa proses pengurusan kependudukan yang dilakukan oleh Dukcapil Parigi Moutong kepada masyarakat, meskipun persyaratan untuk pengurusan kependudukan yang awalnya rumit, kini telah dimudahkan oleh peraturan Kementerian Dalam Negeri.
Tiar menjelaskan, dari segi proses pelayanan, semuanya hampir sama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil di 34 provinsi, 541 kabupaten/kota di Indonesia. Jadi kami menerbitkan dokumen kependudukan berdasarkan laporan masyarakat. Masyarakat datang ke Dukcapil untuk menyampaikan kebutuhannya, membawa persyaratan yang diperlukan, kemarin agak ribet mengurusnya, tapi sekarang sudah dimudahkan dengan peraturan kementerian, jadi cukup bawa formulir kalau yang ingin punya kartu keluarga, jika ingin menambahkan anggota keluarga atau ingin membuat akta nikah cukup membawa kartu keluarga. Kalau yang belum ada NIK-nya membawa formulir f-1.01.
Prosesnya hampir sama seperti di Dukcapil seluruh Indonesia. Setelah mereka lapor, kami melakukan interview dengan masyarakatnya dengan membawa kelengkapan administrasi. Kemudian kami memasukkan data dan terbitkan dokumennya.
Tiar melanjutkan, Untuk memaksimalkan kinerja Dukcapil Parigi Moutong dalam pelayanan administrasi kependudukan, saat ini telah ada Unit Pelayanan Administrasi Penduduk (Adminduk) di Kecamatan Tinombo dan induknya di Kabupaten.
“Saat ini di Dukcapil kami memiliki Kantor Unit Pelayanan untuk administrasi kependudukan yaitu Induk di Kabupaten dan unitnya di Kecamatan Tinombo. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Parigi Moutong memiliki luas dan panjang 472 KM, dari ujung Maleali di perbatasan Kabupaten Poso hingga Molosipat di perbatasan Provinsi Gorontalo,” Imbuhnya.
Selain itu, kata Tiar, Dukcapil Parigi Moutong juga menghadapi beberapa kendala dalam melakukan proses pelayanan yaitu pertama jarak tempuh dan letak geografis, sehingga menurutnya Dukcapil Parigi Moutong benar-benar kewalahan terutama di tempat-tempat khusus yang terpencil dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) dimana penduduknya tinggal terpencil dan tersebar di kecamatan Tinombo dan Palasa serta sebagian kecamatan Sidoan.
Randyka, Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, juga menjelaskan kendala lain yang sering dihadapi Dukcapil dalam pelayanan administrasi kependudukan adalah masalah server atau jaringan pusat.
“Kendala yang sering kita hadapi saat ini adalah keterbatasan jaringan. Selain itu, sistem Dukcapil saat ini merupakan sistem terbaru, sehingga seluruh jaringan atau server sudah dipindahkan ke pusat. Tapi tidak terlalu mengganggu,” kata Randyka.
Ia menjelaskan, Dan juga personil Kabupaten Parigi Moutong merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Sulawesi Tengah yaitu 491.493 jiwa. Dengan jumlah staf hanya sekitar 40 orang, kami harus melayani sekitar 23 kecamatan. Itu kendala besar kami.
Namun, kata dia, meski ada kendala tersebut, Dukcapil Parigi Moutong tetap berusaha memberikan pelayanan pengurusan kependudukan yang maksimal.
“Kami akan terus berusaha. Sejauh ini langkah yang kami ambil adalah jemput bola. Kami pergi ke mereka dan memberi mereka peralatan internet satelit yang menembak langsung ke satelit yang blengspot sehingga kami dapat mencetak dokumen di sana, ”ucapnya.
Di akhir wawancara, Tiar menyampaikan harapannya agar seluruh masyarakat Kabupaten Parigi Moutong mendapatkan haknya, yaitu dokumen kependudukan.
Ia berharap, Dinas Kependudukan setiap orang di Kabupaten Parigi Moutong yang wajib memiliki KTP harus memiliki KTP, anak-anak yang sedang bersekolah harus memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) dan semua penduduk penduduk harus memilikinya. dokumen harus memenuhi haknya dalam dokumen tersebut.
Randyka juga menyampaikan harapannya agar masyarakat berinisiatif mengurus sendiri dokumen kependudukan agar tanggalnya tetap valid.
“Mudah-mudahan masyarakat kita mengenal adminduk dalam arti mau mengurus sendiri dokumen Adminduknya karena merekalah yang paling mengerti dan paling mengenal keluarganya,” ujarnya. (*/Ikh)
Baca: 17 Sekolah Parigi Moutong Daftar Kurikulum Merdeka Belajar
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
