Ekonomi, gemasulawesi – Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan bahwa pemerintah telah memberi keputusan untuk masalah kebijakan pelarangan sementara ekspor bahan baku minyak goreng (migor).
Namun, moratorium ekspor bahan baku migor diyakini akan berdampak pada petani kecil dan menaikkan harga termasuk minyak goreng di masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan revisi kebijakan.
Demikian disampaikan Deddy Yevri Hanteru Sitorus, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P (PDIP). Kerugian petani dan lonjakan harga diperkirakan akan terjadi jika larangan ekspor diperpanjang.
Kasusnya berbeda jika dieksekusi dalam waktu singkat.Hal ini dapat dipahami sebagai langkah untuk memastikan pasokan domestik yang melimpah dan harga yang lebih rendah di pasar domestik.
Baca: Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel Terbesar PT Jhonlin Agro Raya
“Dengan kondisi seperti itu justru dapat merugikan industri CPO secara menyeluruh, bahkanbisa berimbas buruk kepada petani sawit kecil di daerah terpencil. Terutama produsen kelapa sawit kecil, pemilik lahan sawit, dan pemilik kebun sawit yang tidak memiliki Pabrik pengolah CPO, kilang, atau pabrik minyak goreng. mereka akan menjadi yang pertama menderita dari kebijakan ini,” kata Deddy Yevri.
Ia mengatakan, buah sawit tidak bisa di simpan lama, setelah panen harus dibawa langsung ke pabrik. Karena, buahnya akan busuk jika tidak segera diolah.
Akibatnya kata dia, tentu masyarakat dan pemilik sawit bisa rugi dan kehilangan pendapatan, sementara pabrik juga tidak bisa menyimpan CPO olahan dalam waktu lama.
Baca: 5 Manfaat Utama Bila Mengkonsumsi Bawang Putih
“Jika terlalu lama disimpan akan berdampak pada penurunan kualitas dan ruang penyimpanan akan terbatas berimbas pada peningkatan biaya,” ungkap Deddy.
Deddy merasa pemerintah harus tahu bahwa moratorium hanya akan menguntungkan pemain besar. Penyulingan, pabrik minyak, penggorengan atau industri terkait lainnya. Mereka juga memiliki modal yang kuat, kapasitas penyimpanan yang besar dan pilihan lain untuk menghindari kerugian. Sementara kemampuan industri dalam negeri belum mampu menampung.
Baca: Mendag Lutfi Bersama Kapolri Tinjau Pabrik Migor
Dan jika ekspor dilarang, industri dalam negeri juga tidak akan mampu menyerap seluruh produksinya. Memang, kebutuhan minyak goreng bermasalah hanya sekitar 10% atau sekitar 5,7 juta ton per tahun, dibandingkan total produksi 47 juta ton per tahun per CPO. Dan sekitar 4,5 juta ton per tahun untuk minyak inti sawit (PKO)
Menurutnya, lebih positif jika tindakan pertama yang diambil pemerintah adalah mengembalikan Kewajiban Harga Dalam Negeri (DPO).
Berdasarkan DMO, eksportir CPO diwajibkan untuk mengalokasikan 20% dari ekspornya ke dalam negeri dengan harga CPO yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah dapat menetapkan harga eceran tertinggi (HET).Selain itu, pemerintah harus memastikan barang tersedia dan terkontrol dengan baik. Pengawasan diperkuat dengan memastikan sinergi antar kementerian dan lembaga, serta dengan masyarakat setempat. Jika pengawasan dilakukan dengan baik, kegiatan penyelundupan dan penimbunan dapat dihindari.
“Dengan tidak ada sinergi antara kegiatan pengawasan, pencegahan dan juga penegakan hukum menurutnya masalah kelangkaan dan naiknya harga produk itu mustahil akan selesai, justru kebijakan moratorium akan memicu kelangkaan stok dan akan memicu kembali penyeludupan.” Jelas Deddy.
“Kalau perlu akan dikuasai negara, termasuk distribusinya,” tambah Deddy. Artinya, kata Deddy, pemerintah bisa memberlakukan regulasi yang tegas, pengawasan yang intens, dan mewujudkan digitalisasi yang terkoneksi hulu dan hilir.
Baca: Disperindag Parigi Moutong Kembali Salurkan Minyak Goreng Curah
Pemerintah juga harus menyiapkan rencana penyimpanan cadangan nasional, menugaskan perusahaan publik atau distributor terverifikasi untuk memperbaiki rantai distribusi.
Menurut Deddy, jika kebijakan moratorium ekspor sudah berlangsung lama, barang menjadi langka. Jika demikian, maka semuanya akan hilang. Karena harga dunia telah meroket.Perlu diwaspadai, kata Deddy, kemungkinan protes dari negara lain yang membutuhkan CPO dan turunannya selama krisis minyak nabati dan energi global belum selesai. Bukan tidak mungkin bagi pemerintah untuk mengatasi tekanan perdagangan internasional karena OPC dan turunannya kini telah menjadi komoditas penting dunia.
“Moratorium ini dapat menimbulkan keberatan dari negara lain. Karena barang ini adalah produk global. Jadi mohon hati-hati Pak Presiden, mohon kebijakannya kembali ke jalurnya”, tegasnya.Sebelumnya, Jokowi menjelaskan larangan ekspor minyak goreng dan CPO diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak goreng akibat kurangnya pasokan minyak goreng di masyarakat. (*)
