Berita nasional, gemasulawesi– Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Asrorun Niam menegaskan, keluarnya fatwa utuh MUI terkait vaksin Covid 19 tunggu izin edar BPOM.
“Setelah BPOM menyampaikan aspek keamanan penggunaan vaksin covid 19, maka MUI akan melihat fatwa utuh,” ungkapnya dalam siaran telekonference di Jakarta, Jumat 8 Januari 2021.
Namun, ia menuturkan vaksin itu ditetapkan halal dan suci. Ia menjelaskan komisi Fatwa menetapkan kehalalan. Sebelumnya mengkaji mendalam laporan hasil audit dari tim MUI.
Tim itu terdiri dari Komisi Fatwa MUI Pusat dan LPPOM MUI. Tim itu sebelumnya telah berpengalaman dalam proses audit Vaksin MR.
Baca juga: Pengadaan 3 Juta Dosis Vaksin Sinovac Telan Anggaran 633 milyar
Tim itu tergabung dalam tim Kementerian Kesehatan, Bio Farma, dan BPOM sejak bulan oktober 2020.
Mereka bersama tim lain mengunjungi pabrik Sinovac dan mengaudit kehalalan vaksin di sana. Sepulang dari Indonesia, tim masih menunggu beberapa dokumen yang kurang.
“Kami terima dokumen itu secara lengkap pada 5 Januari 2021 melalui surat elektronik,” sebutnya.
Pada hari yang sama, tim juga merampungkan audit lapangan di Bio Farma yang nantinya akan memproduksi vaksin ini secara masal.
Tim kemudian melaporkan hasil audit itu kepada Komisi Fatwa MUI Pusat untuk dilakukan kajian keagamaan menentukan kehalalan vaksin covid 19.
Ia menjelaskan rapat itu diikuti pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat itu, hanya membahas menetapkan kesesuaian syariah Vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac Lifescience.Co.
Ada tiga vaksin produksi Sinovac yang didaftarkan yaitu Coronavac, Vaccine Covid-19, dan Vac2 Bio.
“Artinya yang kita bahas hari ini adalah mengenai produk vaksin Covid 19 dari produsen Sinovac ini bukan yang lain. Pembahasan diawali dari audit dari auditor,” tuturnya.
Baca juga: Pemkot Serahkan Dana Hibah Ratusan Juta ke MUI Kota Palu
Pemerintah Siapkan Sistem Barcode Vaksin Covid 19
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya telah menyiapkan kode di setiap dosis vaksin COVID 19 untuk memastikan vaksin disuntikkan ke orang yang tepat.
“Kementerian BUMN menyiapkan sistem. Salah satunya, di vaksin itu ada barcode,” ungkap Erick Thohir di Gedung KPK Jakarta, Jumat.
Ia menyampaikan hal itu seusai pertemuan dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dua pimpinan KPK Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, serta sejumlah pejabat terkait lain seperti Irjen Kemenkes Murti Utami dan Dirut Bio Farma Honesti Basyir.
Baca juga: BPOM Musnahkan Obat Ilegal Palu Temuan Dalam Dua Tahun
Dan Alhamdulillah ini kesempatan bagi bangsa kita, kapan lagi memperbaiki sistem data base kita yang selama ini terpencar-pencar jadi bisa dikumpulkan karena harus vaksinasi,” tambah Erick Thohir.
Basis data itu, menurut Erick Thohir, juga akan didasarkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di Kementerian Dalam Negeri karena pelaksanaan vaksinasi tidak hanya sekali.
“Tahun depan kan harus divaksin lagi, jadi suka atau tidak suka maka data akan terkumpul. Kami sangat terbuka dan transparan dan kapan lagi punya data sangat transparan. KPK menyambut baik hal ini dan mendampingi program pembentukan satu data walau pemain utamanya tetap Pak Menkes dan Kementerian BUMN mendukung dan juga Mendagri,” tutupnya.
Baca juga: Ribuan Masyarakat Antusias Daftar Relawan Vaksin Covid 19
Laporan: Muhammad Rafii
