Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Kawasan Industri penting untuk segera disiapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong, dalam rangka menghadapi bonus demografi sekaligus sebagai upaya mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
Hal itu diungkapkan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Parigi Moutong, Simon yang dihubungi belum lama ini.
Baca: Gubernur: Basis Data Sulawesi Tengah Penting untuk Pembangunan
“Berdasarkan statistik jumlah penduduk di Parigi Moutong terbesar di Sulteng, kurang lebih jumlahnya 443.170 jiwa, Itulah kenapa sangat penting bagi pemerintah daerah membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga,” terangnya.
Ia menjelaskan, menyikapi bonus demografi di parigi moutong dalam tiga tahun kedepan penyiapan kawasan industri adalah hal paling strategis dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membuka lapangan pekerjaan baru.
Baca: Prediksi Liga Champions Villareal Vs Bayern Munchen
Mengacu data BPS, saat ini warga parigi moutong yang dalam usia produktif untuk bekerja lebih memilih keluar kota mengadu nasib, seperti di Kabupaten Morowali, Kota Palu dan Pulau Kalimantan.
“Tingkat pengangguran terbuka Parigi Moutong 2.49 Persen tahun 2021,” ungkapnya.
Baca: KONI Parimo Serahkan Bonus Atlet Porprov
Menurut BPS, angka kerja Parigi Moutong terhadap warga usia produktif tercatat 252.286 orang, dan yang bekerja waktu ini 244.793 orang. Lalu, tingkat pengangguran termasuk 7.493 orang, atau partisipasi angka kerja 2.97 persen.
Membuka lapangan kerja, katanya, pemerintah setempat perlu buat persiapan lahan 500 sampai 1.000 hektare untuk kawasan tertentu industri. Oleh sebab itu, fungsi mendorong investasi masuk ke tempat maka pemerintah setempat perlu buat persiapan langkah-langkah strategis.
Baca: BPS Parigi Moutong Akan Lakukan Survei Angkatan Kerja Nasional
“Guna mendorong sektor ketenagakerjaan dan investasi, maka pemerintah setempat termasuk perlu mengayalkan ketersediaan pasokan daya listrik sebagai pendukung kelancaran aktivitas industri,” kata Simon menuturkan.
BPS menilai, bonus demografi mampu mendorong terbentuknya kawasan industri, atau justru sebaliknya berdampak terhadap tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.
“Pemerintah setempat perlu jeli dan mampu mengantisipasi hal-hal buruk. Bonus demografi perlu disikapi dengan bijak,” tutup Simon. (*)
Baca: Menurun, per Agustus 2021 Jumlah Pengangguran di RI Capai 9,1 Juta
