Nasional, gemasulawesi – Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar, diketahui melakukan inspeksi mendadak ke tenda-tenda jemaah haji di Mina.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi tenda jemaah haji asal Indonesia.
Menurut Wakil Ketua DPR, rasio jumlah kamar mandi juga tidak seimbang sehingga menyebabkan jemaah haji harus mengantri hingga 2 jam.
“Selain itu, kebersihannya juga tidak terjaga,” katanya.
Dia menambahkan keberadaan kamar mandi khusus untuk lansia dan disabilitas juga tidak memadai.
Dia menegaskan rasio kamar mandi harus dilakukan penghitungan ulang.
“Kenapa para jemaah wudhu dengan menggunakan wastafel? Seharusnya melakukan wudhu seperti biasanya,” ujarnya.
Dalam keterangan tertulisnya pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, Muhaimin menganggap kondisi tenda dan fasilitasnya juga tidak memadai untuk para jemaah haji.
“Yang menjadi sorotan disini adalah mengenai kapasitas tenda dan tempat tidur jemaah haji yang tidak sesuai dengan jemaah,” ucapnya.
Dia mengungkapkan jika 1 orang hanya mendapatkan tempat tidur tidak sampai 1 meter.
“Pada akhirnya, jemaah tidur di lorong dan ini tidak boleh terulang,” tuturnya.
Muhaimin juga menyoroti adanya ketidakadailan dalam pembagian luas tenda untuk jemaah.
Disebutkannya, hal ini dikarenakan ada tenda yang berlebihan luasnya dan leluasa dan ada juga sebagian tenda lainnya dalam kondisi yang penuh.
Dia menekankan jika ini tidak adil dan harus dilakukan perbaikan.
“Untuk ke depannya, setiap tenda harus mempunyai ukuran per orang yang standar per nama, seperti halnya di hotel,” terangnya.
Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan permasalahan yang terjadi tersebut berkaitan dengan biaya, baik biaya yang dikeluarkan oleh jemaah dan juga negara.
“Harus ada negosiasi ulang dan juga penataan ulang agar nantinya para jemaah haji merasakan kenyamanan,” tegasnya.
Menurutnya, untuk itu, perencanan yang matang sejak awal sangat penting dengan mempertimbangkan kebutuhan dari para jemaah.
“Jangan sampai persiapan dilakukan dengan mendadak atau keterdesakan,” paparnya.
Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah RI perlu untuk mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jemaah haji. (*/Mey)
