Cegah Covid 19, Desa Lembobelala Morut Perketat Warga Luar Masuk Kampung

<p>Foto: Pengamanan pos perbatasan Desa di Morut perketat warga luar masuk desa</p>
Foto: Pengamanan pos perbatasan Desa di Morut perketat warga luar masuk desa

Berita sulawesi tengah, gemasulawesiGugus tugas covid 19 Desa Lembobelala Kabupaten Morut perketat warga luar masuk ke perkampungan.

Kebijakan itu diambil guna mencegah penyebaran covid 19 ke Desa Lembobelala Kabupaten Morut.

“Tujuan dibentuknya gugus tugas ini guna memperketat penjagaan masuk ke desa,” ungkap Kepala Desa Lembobelala, Kecamatan Lembo Raya, Kabupaten Morowali Utara, Johnson Tagoe, di Morut, Sabtu 2 Januari 2020.

Baca Juga: Pleno KPU Parimo, Cudi-Ma’mun Ungguli Hidayat-Bartho

Pemerintah Desa Lembobelala, Kecamatan Lembo Raya, Kabupaten Morowali Utara, Johnson Tagoe bersama beberapa pihak terkait membentuk gugus tugas covid 19.

Baca juga: Data 2 Januari 2020, Ribuan Orang Sembuh dari Covid 19

Ia mengungkapkan, semua unsur masyarakat ikut berpartisipasi saling bergantian menjaga pintu masuk setiap hari yang dimulai sejak pukul 06.30-22.00 Wita.

“Kami juga bersepakat melakukan perubahan anggaran yang diperuntukan untuk penanganan Covid 19 hingga saat ini,” tuturnya.

Ia menyebutkan, keterlibatan semua pihak menjadi kunci utama dalam perjuangan melawan penularan virus berbahaya ini.

Baca juga: Covid Sulteng 2 Januari 2021, Satgas Catat Puluhan Kasus Baru

Mitigasi yang dilakukan dalam pencegahan Covid 19 selama ini di Desa Lembobelala adalah melarang warga luar masuk kampung.

“Kami melakukan penjagaan setiap hari di pintu masuk desa. Kebetulan akses masuk di desa ini hanya satu, jadi kami lebih mudah memantau warga yang keluar masuk,” jelasnya.

Selain itu, mereka juga melarang pedagang dari luar yang tidak dikenal masuk ke kampung. Kecuali, penjual sembako selebihnya tidak boleh masuk.

Baca juga: Kota Palu Canangkan Kampung Tangguh Nusantara

Namun, larangan ini bukan berarti pihak luar tidak boleh masuk di desa Lembobelala.

Pihaknya, akan mengizinkan warga luar masuk jika ada surat kesehatan minimal hasil rapid tes atau surat keterangan berbadan sehat dari dokter.

“Selagi mereka memiliki surat hasil rapid tes, tentu kami akan mengizinkan masuk. Tapi, tim gugus tugas akan terus memantau aktivitasnya di dalam. Ini untuk memastikan tidak terjadi kontak langsung dengan warga kampung,” tutupnya.

Baca juga: Minyak Kelapa Kampung Premium, Industri Parimo ‘Go Nusantara’

Baca juga: Asal Morut, Satu Tambahan Positif Corona Baru di Sulawesi Tengah

Laporan: aldi

...

Artikel Terkait

wave

Data 2 Januari 2020, Ribuan Orang Sembuh dari Covid 19

Satgas covid 19 Sulteng merilis ribuan orang sembuh virus corona 2 Januari 2020, akumulasinya 54,36 persen dari jumlah kasus positif.

Covid Sulteng 2 Januari 2021, Satgas Catat Puluhan Kasus Baru

Update Covid 19 Sulteng 2 Januari 2021, Satgas catat 66 kasus baru positif virus corona, tersebar di tujuh kabupaten dan kota di Sulteng.

Positif Covid 19 Tinggi, Jadi Alasan Pemkot Palu Wajibkan Rapid Tes

Tingginya positif Covid 19 dari kluster pelaku perjalanan, jadi alasan Pemkot Palu syaratkan bawa hasil rapid tes non reaktif Sulawesi Tengah.

Masuk Kota Palu, Warga Sulteng Wajib Bawa Hasil Rapid Tes

Pemkot Palu mempersyaratkan seluruh warga dari seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, membawa rapid tes non reaktif jika ingin memasuki wilayahnya.

Basarnas Lanjutkan Pencarian Warga Tolitoli Diterkam Buaya

Basarnas melanjutkan pencarian warga Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah yang diterkam buaya enam hari lalu, sesuai SOP pencarian tujuh hari

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;