Telah Kukuhkan 1.360 Orang Pengawas TPS, Bawaslu Parigi Moutong Sebut Sudah Penuhi Kebutuhan 278 Desa

Mohammad Jafar, S.Hi, MH Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat  Bawaslu Parigi Moutong
Mohammad Jafar, S.Hi, MH Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Parigi Moutong Source: (Foto/gemasulawesi/Abdul main)

Parigi Moutong, Gema Sulawesi - Pada hari ini tanggal 23 Januari 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong melalui Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Oraganisasi dan Diklat Muhammad Jafar, S.Hi, MH menyebutkan pihaknya telah melantik 1.360 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau P-TPS.

Kemudian Jafar mengatakan pula, pengawas TPS yang direkrut saat ini berdasarkan jumlah kebutuhan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong.

"Jumlah TPS kita yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 278 Desa/kelurahan sebanyak 1.360," ungkapnya.

Jafar juga menjelaskan jumlah partisipasi masyarakat saat mendaftar untuk menjadi pengawas TPS membludak atau banyak.

Baca Juga:
Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, Menggelar Sosialisasi Peran Partisipatif Masyarakat Jelang Pemilu Seratak 2024

"Data yang terima terkait pendaftar pengawas TPS tahun ini sejumlah 1.705,"  tuturnya.

Jafar menambahkan pengawas TPS tersebut dikukuhkan secara serentak di 23 Kecamatan, kemaren pada tanggal 22 Januari 2024, oleh Panwaslu Kecamatan.

"Kemudian setelah pengukuhan dilangsungkan dengan Bimtek awal oleh Panwaslu Kecamatan," ujarnya.

Sementara kata jafar, ada dua orang dikecamatan berbeda dan masing-masing satu orang mengundurkan diri dari saat dikukuhkan.

Baca Juga:
Upaya Minimalisir Terjadi Pelanggaran, Bawaslu Parigi Moutong Terus Maksimalkan Sosialisasi Terkait Peraturan Pemilu

"Yang batal dilantik menjadi pengawas TPS yakni satu orang di Kecamatan Ongka Malino dan satunya lagi di Kecamatan Lambunu," sebutnya.

Pihaknya berharap terhadap pengawas TPS yang sudah di lantik agar dapat menjalankan tugas dengan baik pada saat votiday 14 pebruari mendatang.

"Tentunya harapan kami kepada pengawas TPS agar dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya. (Abdul Main)

...

Artikel Terkait

wave
Empat Desa di Kabupaten Tojo Una-Una Diterjang Banjir, 150 KK Warga Terdampak Mengamankan Diri

Empat desa di Kabupaten Touna terendam banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi menerpa wilayah tersebut.

Kebakaran Terjadi di PT SMI, Polda Sulteng Sebut Diduga Karena Overload Produksi Tungku Furnace I

Polda Sulawesi Tengah menyatakan kebakaran yang terjadi di PT SMI kemarin diduga karena overload produksi tungku furnace I.

TPKAD Parigi Moutong Adakan Seminar Edukasi Keuangan, Staf Ahli Mawardin Hadir Wakili PJ Bupati

Dalam seminar edukasi keuangan yang diselenggarakan TPKAD Kabupaten Parigi Moutong, Staf Ahli Mawardin hadir mewakili PJ Bupati.

Berkunjung ke Kominfo, PJ Bupati Parigi Moutong Lakukan Sesi Wawancara Khusus dengan GPR TV

Dalam kunjungannya ke Kemenkominfo, PJ Bupati Parigi Moutong sempat melakukan sesi wawancara khusus dengan GPR TV.

Asisten III Yusnaeni Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2023, Sebut Akan Laporkan ke PJ Bupati Parimo

Asisten III Yusnaeni yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK menyatakan akan melaporkannya ke PJ Bupati Parigi Moutong.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;