Berita parigi moutong, gemasulawesi– Dalam waktu 60 hari kedepan target Pemda Parimo selesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Tengah.
“Beberapa item kegiatan tahun anggaran 2020 jadi temuan. Namun, terima kasih kepada semua perangkat daerah dan BPK. Karena masih meraih prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan dan aset daerah,” ungkap Wakil Bupati Parimo, H. Badrun Nggai, usai membuka kegiatan di Dinas Sosial Parimo, Senin 31 Mei 2021.
Ia mengatakan, prestasi itu diraih karena ketentuan dan harapan BPK dapat terselesaikan dengan baik.
Penyelesaian temuan berdasarkan pada rekomendasi BPK RI. Dan akan menjadi tanggungjawab perangkat daerah masing-masing. Sesuai dengan surat pernyataan.
Baca juga: Banyak Temuan BPK, BPKAD Parigi Moutong Minta Laporan Keuangan Akurat
“Kami tidak menginginkan adanya penundaan penyelesaian. Harapannya, dapat terselesaikan pada tahun yang sama,” tegasnya.
Terkait komitmen itu kata dia, pihaknya akan mengundang perangkat daerah yang terdapat temuan, agar menyelesaikannya segera.
Catatan penting BPK adalah terus memperbaiki manajemen akuntasi pengelolaan keuangan, terutama aset daerah. Dan seluruh kegiatan fisik harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
“Itu dilakukan agar prestasi WTP dapat terus dipertahankan,” sebutnya.
Dalam pengawasan kegiatan fisik, yang dilakukannya pada tahun sebelumnya, temuan kegiatan fisik tidak banyak. Dan telah terselesaikan seluruhnya.
Sementara aset daerah kata dia, seperti kendaraan dinas masih digunakan pejabat lama, akan segera ditindaklanjuti. Bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Parimo.
“Kemarin KPK datang, sebagai upaya pencegahan dan evaluasi. Sehingga, komitmen dengan BPK RI harus dipenuhi. Tujuannya, agar Parimo semakin baik kedepan,” tuturnya.
Sebelumnya, KPK sambangi DPRD diskusi tentang pencegahan korupsi bersama Anggota legislatif (Anleg) DPRD Parimo.
“Kami ingin mengingatkan kembali, tentang praktek-praktek korupsi. Sementara tugasnya, memberikan tips-tips untuk pencegahan,” ungkap Deputi Direktorat Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK RI, Rusfian.
Ia mengatakan, KPK sering lakukan koordinasi terkait pencegahan ke Pemerintah daerah. Sebagai komitmen merawat upaya pemberantasan korupsi.
“Untuk upaya pemberantasan korupsi, jadi kita sentuh eksekutif dan legislatif,” sebutnya.
Ia menambahkan, ada beberapa program area intervensi yang dilakukan KPK terhadap Pemda. Khusus untuk perencanaan dan penganggaran APBD, prosesnya harus dilakukan sesuai dengan aturan.
Baca juga: Polda: Ribuan Kasus Kejahatan di Sulteng Selama 2020
Laporan: Novita Ramadhani
