Parigi Moutong, gemasulawesi – Pada tanggal 13 Februari 2024, pemerintah daerah Parigi Moutong melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah dan Satu Data Indonesia.
Diketahui jika rakor tersebut diadakan di aula Bappelibangda Parigi Moutong.
Dalam sambutannya, Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, menyatakan jika sekarang Parigi Moutong telah melaksanakan perencanaan sekitar 5 agenda perencanaan yang harus dikerjakan di tahun 2024.
“Itu di luar agenda perencanaan yang sifatnya adalah sektoral,” katanya.
Irwan menerangkan jika yang pertama adalah RPJPD Parigi Moutong di tanggal 16 hingga tanggal 21 telah wajib untuk melakukan asistensi di Provinsi.
“Jika ini tidak selesai, maka pembangunan Kabupaten Parigi Moutong untuk 20 tahun ke depan pasti tidak akan selesai sesuai dengan yang diharapkan,” jelasnya.
Irwan melanjutkan jika yang kedua adalah teknoratik RPJMD yang harus diselesaikan tahun ini juga.
“Itu harus juga selesai sebelum pendaftaran pilkada 2024 karena akan menjadi dasar untuk visi dan misi dari bupati dan wakil bupati untuk periode selanjutnya,” terangnya.
Menurut Irwan, yang berikutnya adalah harus juga dilakukan penyusunan rencana pembangunan tahunan untuk tahun 2025 mendatang yang dilanjutkan dengan penyusunan rencana perubahan tahunan 2024.
“Untuk yang lainnya telah tidak dapat saya sebutkan semua dengan jelas, namun, yang pasti, ada 5 yang wajib kita semua laksanakan,” tegasnya.
Irwan juga mengungkapkan beberapa kesulitan selama melakukannya, seperti data yang tidak tersedia setiap saat dan juga data-data yang dibutuhkan yang memiliki kaitan dengan statistik belum dapat dibuka.
“Khususnya yang berhubungan dengan sejumlah indikator di Kabupaten,” ucapnya.
Baca Juga:
Jelang Voting Day, Kesbangpol Kabupaten Parigi Moutong Adakan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah
Irwan memaparkan jika hal tersebut akan menyulitkan untuk ke depannya karena untuk menuju ke Parigi Moutong Emas, data-data yang dimaksud wajib untukada.
Di sisi lain, dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Parigi Moutong, Enang Pandake, juga memaparkan terkait dengan Satu Data Indonesia, yaitu PP No. 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia. (*/Mey)
