Berita parigi moutong, gemasulawesi– Belum miliki Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman atau RP3KP, sebabkan APBN minim ke Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
“Kendala di Disperkim, karena penyusunan RP3KP belum ada. Padahal itu sebagai kitab suci untuk yang seharusnya sudah dimiliki sejak lama,” ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Parigi Moutong, Hendra Bangsawan, di ruang kerjanya, Senin 7 Juni 2021.
Ia mengatakan, RP3KP Parigi Moutong sangat penting. Sebab saat dilakukan asistensi APBN, pihaknya selalu saja dipertanyakan persoalan yang sama.
Apalagi, RP3KP menjadi dasar pembiayaan pemerintah pusat, untuk mengucurkan APBN di daerah, dalam lima hingga sepuluh tahun kedapan.
“Bukan hanya di pusat, di provinsi saja tetap juga ditanya, mana RP3KP kita,” tuturnya.
Hal itu, menjadi penyebab setiap tahunnya Parigi Moutong hanya mendapatkan pembiayaan rutin dari APBN, seperti Bantuan Rumah Swadaya, dengan sasaran penerima bantuannya yang sangat minim.
Sementara untuk pembiayaan PSU, tidak dapat direalisasikan pemerintah pusat. Karena, tidak ada dasar pengalokasian anggaran yang diberikan Dinas Perumahan dan Permukiman.
“Tahun sebelumnya, sesuai keterangan staf di dinas ini, sudah ada pengusulan penyusunan RP3KP itu. Tetapi, belakangan hilang setelah DPA telah ditersusun,” sebutnya.
Baca juga: Susun RAPBD 2021, DPRD-Pemkot Palu Sepakati KUA PPAS
Untuk menyelesaikan persoalan itu, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar dapat mengalokasikan anggaran pembuatan RP3KP.
Dalam penyusunan RP3KP itu, diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih empat hingga enam bulan lamanya, dan melibatkan masyarakat, beberapa stakeholder terkait, dengan estimasi anggaran kurang lebih sebesar Rp 500 juta.
Baca juga: Benih Kedelai Pengadaan DTPHP Parimo Diduga di Korupsi
“Saya sudah sampaikan terkait penyusunan RP3Kp itu, kalau dianggarkan di APBD perubahan, tidak memungkinkan karena waktu penyusunan lama. Jadi kemungkinan besar pada APBD 2022 nanti penganggarannya,” ucapnya.
Dia berharap, penyusunan RP3KP Parigi Moutong nanti mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait. Sebab, alokasi anggaran Rp 800 juta lebih yang diberikan melalui APBD, dianggap sangat minim.
Baca juga: Proyeksi Separuh APBD Masih Ditopang APBN
Laporan: Novita Ramadhani
