Berita parigi moutong, gemasulawesi– Sebanyak enam wilayah masuk peta rawan banjir di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
“Dalam pemetaan BPBD Parigi Moutong, wilayah sering terjadi banjir di Parigi Moutong berada di Kecamatan Parigi, Balinggi, Sausu, Tinombo dan Tomini, Moutong,” ungkap Kalak BPBD Parigi Moutong, Idran, di ruang kerjanya, Senin 28 Juni 2021.
Ia mengatakan, di beberapa wilayah peta rawan banjir di Parigi Moutong itu, terjadi pendangkalan sungai. Akhirnya menyebabkan tangkapan dasar sungai terhadap volume air melebihi kapasitasnya.
Sehingga, air sungai meluap hingga kepemukiman warga berada di dataran rendah dan dikategorikan banjir.
Wilayah dalam peta rawan banjir di Parigi Moutong itu harus dilakukan normalisasi sungai setiap tahun, untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir.
Baca juga: BPBD Petakan Masalah dan Solusi Daerah Rawan Banjir Parigi
“Di wilayah itu memang terjadi penangkalan sungai dimana-mana. Saat hujan turun, air meluap,” ungkapnya.
Bencana banjir di beberapa lokasi dalam peta rawan banjir di Parigi Moutong saat ini bukan persoalan yang luar biasa. Sebab, belum ada bencana banjir terjadi secara signifikan.
Hal itu dilihat dari laporan kejadian banjir belum lama ini. Sebenarnya merupakan genangan air karena pemukiman warga berada di dataran rendah.
“Genanganan air yang melebihi kapasitas, ketika hujan datang. Buktinya, satu atau dua jam usai hujan, air langsung surut,” tuturnya.
Namun, menjadi prioritas pihaknya kedepan untuk membuat saluran pembuangan di lokasi peta rawan banjir di Parigi Moutong.
Serta, pihaknya juga telah mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membangun disepadan sungai.
“Ini musim hujan tahap pertama, dimulai dari Oktober-April. Tahap dua, dimulai lagi di Bulan April dan berakhir di bulan Oktober,” tuturnya.
Terdapat beberapa OPD masuk dalam lingkup sektoral kebencanaan di Parigi Moutong yakni, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruangan dan Pertanahan (PUPRP), Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan.
“Kewenangan mereka harus melaporkan atau memberikan informasi, agar dapat segera ditangani,” tuturnya.
Ia menambahkan, mitigasi bencana melalui program normalisasi sungai, penganggarannya juga dapat dilakukan OPD lainnya.
Misalnya, Dinas PUPRP. Sehingga, penanganan persoalan kebencanaan bukan hanya menjadi tanggungjawab BPBD saja.
Baca juga: Daerah Rawan Narkoba di Sulteng, Parimo Diantaranya
Laporan: Novita Ramadhani
