Jawa Barat, gemasulawesi - Munculnya iklan judi online selama siaran streaming debat perdana empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat mengejutkan banyak pihak.
Iklan tersebut secara tiba-tiba mengarah ke situs judi online sehingga mengganggu jalannya debat politik yang tengah menjadi perhatian publik.
Kejadian ini langsung menjadi sorotan masyarakat yang khawatir akan dampak negatif iklan tersebut, terutama di tengah berlangsungnya Pilkada serentak.
Reaksi keras dari banyak pihak pun bermunculan, karena tidak hanya meresahkan, tetapi juga dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam pengawasan terhadap iklan yang muncul di siaran streaming.
Polri pun tidak tinggal diam. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menegaskan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan terkait insiden ini dan segera menindaklanjutinya.
Ia juga mengatakan bahwa hal ini menjadi salah satu bagian dari isu yang tengah berkembang apalagi di masa Pilkada seperti saat ini.
"Ini adalah bagian dari isu yang berkembang di tengah masyarakat, terutama di masa Pilkada yang selalu dinamis di media sosial," ujar Sandi, dikutip pada Jumat, 15 November 2024.
Sandi juga menjelaskan bahwa Polri telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memberantas praktik perjudian online, yang belakangan ini semakin marak.
Komitmen ini sejalan dengan arahan dari Presiden dan Kapolri untuk menuntaskan masalah judi online secara menyeluruh.
"Langkah ini akan menjadi gerakan besar institusi kepolisian untuk menuntaskan masalah judi online dari akar hingga ke jaringan teratas," tambahnya.
Polri pun berjanji akan terus memantau dan menelusuri lebih lanjut untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang selama Pilkada.
Pihak kepolisian berharap, langkah ini bisa menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat yang mengikuti debat politik, sekaligus memberikan edukasi tentang bahaya iklan judi online yang semakin marak di media sosial.
Baca Juga:
Kementerian Telekomunikasi dan Ekonomi Digital Palestina Luncurkan Layanan Kode Pos di Google Maps
Pihak Polri menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap iklan yang muncul di platform digital.
Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas proses demokrasi dan mencegah munculnya pengaruh negatif yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap Pilkada. (*/Shofia)
Disclaimer : Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bila Anda menemukan aktifitas melanggar hukum atau lainnya segera laporkan atau menghubungi kantor kepolisian terdekat.
