Internasional, gemasulawesi – Kementerian Telekomunikasi dan Ekonomi Digital Palestina meluncurkan layanan kode pos di Google Maps dalam upaya untuk meningkatkan infrastruktur digital negara itu dan meningkatkan akurasi identifikasi lokasinya.
Layanan ini akan memungkinkan pengguna Google Maps di Palestina, Tepi Barat dan Jalur Gaza, untuk memungkinkan kode pos untuk setiap area dan juga berkontribusi dalam peningkatan layanan pos, pengiriman, dan perdagangan elektronik.
“Peluncuran layanan kode pos Palestina di Google Maps adalah pencapaian besar untuk Palestina dalam meningkatkan infrastruktur digital dan juga terintegrasi dengan standar global,” kata Dr. Abdel Razzaq Natsheh, yang merupakan Menteri Telekomunikasi dan Ekonomi Digital.
Baca Juga:
Penjajah Israel Dilaporkan Hancurkan Masjid Terakhir di Desa Badui Gurun Negev
Upaya berkelanjutan ini mencerminkan komitmen pihaknya untuk menyediakan layanan teknologi modern dan juga canggih untuk warga negara yang meningkatkan kemampuan perusahaan dan juga individu untuk berkomunikasi dan bertransaksi lebih efektif di bidang perdagangan elektronik, layanan publik, dan transportasi.
Hal ini juga meningkatkan kedaulatan Palestina atas datanya dan menyediakan identitas digital independen yang memberikan kontribusi dalam mengonsolidasikan kehadiran Palestina di peta digital global.
Langkah ini memberikan kontribusi untuk menempatkan Palestina di peta digital global karena warga negara dan perusahaan akan dapat menggunakan kode pos untuk melakukan identifikasi lokasi dengan lebih akurat yang membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan digital.
Google mengonfirmasi dalam pernyataan resmi bahwa informasi kode pos kini tersedia untuk lokasi di Palestina, sejalan dengan cara menampilkan kode pos di tempat lain di seluruh dunia.
Di sisi lain, sekitar 90 Demokrat meminta Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, untuk menggunakan masa ‘lame-duck’nya dalam pemerintahan untuk memberikan sanksi kepada 2 menteri penjajah Israel.
Hal tersebut menurut surat yang dipublikasikan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, waktu setempat.
Baca Juga:
Penjajah Israel Hancurkan Rumah Warga Palestina di Yerusalem Timur dan Hebron
Dalam surat yang dikirim pada tanggal 29 Oktober 2024, 88 Demokrat meminta Biden untuk memberikan sanksi kepada Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang menjalankan kebijakan yang mempromosikan kekerasan pemukim, melemahkan Otoritas Palestina, memfasilitasi aneksasi de facto dan de jure dan mengganggu stabilitas Tepi Barat. (*/Mey)
