Gemasulawesi– Gubernur Sulteng menginstruksikan daerah PPKM level tiga untuk segera melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM terbatas dengan Prokes ketat.
“Saya telah mengeluarkan surat kepada bupati, untuk daerah masuk kategori level tiga agar melaksanakan PTM. Sementara, untuk tiga daerah yakni, Kota Palu, Kabupaten Poso dan Banggai agar tidak melaksanakan, sampai daerah itu masuk kategori level tiga, dua dan satu,” ungkap Gubernur Sulteng, H Rusdy Mastura, Jumat 27 Agustus 2021.
Instruksi itu menyusul terbitnya surat keputusan bersama Mendikbud, Menkes dan Mendagri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi covid19.
Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Instruksikan PTM Terbatas Ditunda
Dalam rapat koordinasi evaluasi pembukaan sektor pendidikan selama PPKM, 26 Agustus 2021, diketahui hasil kajian Sumber Daya Manusia (SDM) akan mengalami penurunan drastis, akibat pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan (daring).
Khususnya kata dia, masyarakat kurang mampu atau daerah-daerah dengan kondisi keterbatasan akses jaringan telekomunikasi.
“Daerah dengan kategori level tiga, agar dapat mengambil kebijakan untuk dapat menekan penularan covid19 didaerahnya. Hingga terus turun ke level dua dan satu, ditengah kebijakan PTM dilaksanakan,” ujarnya.
Gubernur meminta, pelaksanaan PTM terbatas di daerah PPKM level tiga dilaksanakan dengan berpedoman terhadap Surat Keputusan bersama empat Menteri. Dan melaksanakan Instruksi Mendagri Nomor 37 Tahun 2021 dan 38 Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.
Baca juga: Status Zona Merah, Parigi Moutong Tunda PTM Terbatas
Perhimpunan Guru Dukung Pemda Penuhi Indikator Pelaksanaan PTM
Sebelumnya, Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim menyatakan, dukungannya terhadap Pemda yang belum gelar PTM jika sejumlah indikator pelaksanaan PTM belum terpenuhi.
“Pemda adalah pihak yang paling mengetahui potensi risiko wilayahnya,” tuturnya.
P2G mengaku, bakal mendukung daerah untuk sejumlah indikator pelaksanaan PTM jika memenuhi empat indikator.
Pertama vaksinasi anak dan guru di atas 70 persen, rasio positif di bawah lima persen, mendapat izin Pemda dan orang tua peserta didik.
Baca juga: KPAI Minta Pemerintah Memvaksin Sedikitnya 70 Persen Populasi Sekolah
“Nah, artinya adalah pemda mesti konsisten untuk mengutamakan kesehatan. Keselamatan anak-anak kita. Walaupun didesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud),” kata dia.
Menurut dia, banyak daerah tidak mau ambil risiko dengan menggelar PTM karena belum memenuhi sejumlah syarat, di antaranya vaksinasi rendah.
“Padahal mereka sudah diberikan kewenangan membuka sekolah. Karena apa? Karena di daerah itu vaksinasi anak, ya, termasuk guru itu masih sangat minim,” tutupnya. (***)
