Gorontalo, gemasulawesi – Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih kategori A sebagai zona hijau kualitas tertinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dari hasil evaluasi kepatuhan tahun 2024 yang dilakukan oleh Perwakilan Ombudsman RI Gorontalo.
Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Gorontalo, Lucky P Rantung, dalam keterangannya di Gorontalo, menyatakan Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan nilai 90,41 pada hasil evaluasi kepatuhan tahun 2024.
“Pencapaian itu mencerminkan komitmen yang kuat pemda dalam menjaga kualitas pelayanan publik yang prima dan melakukan kolaborasi agar terus meningkat,” katanya.
Dia menambahkan evaluasi ini tidak hanya memiliki tujuan memberikan penilaian tetapi juga menjadi acuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan standar pelayanan publik dan juga mencegah potensi maladministrasi.
Dikutip dari Antara, beberapa aspek yang menjadi fokus evaluasi meliputi pemenuhan standar pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, maklumat layanan, sarana dan prasarana, pelayanan khusus, penilaian kinerja, pengelolaan pengaduan, visi, misi, motto pelayanan, pelayanan terpadu, dan atribut serta kompetensi pelaksana.
Dia mengatakan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo menilai berbagai unit layanan publik di Provinsi Gorontalo dan hasil nilai kepatuhan yang berhasil diraih, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 95,56, RSUD dr. Hasri Ainun Habibie 93,62, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dengan nilai 88,53, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dengan nilai 88,52, dan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo dengan nilai 85,82.
“Capaian sangat baik ini menjadi bukti nyata bahwa unit-unit layanan publik di Provinsi Gorontalo mampu memberikan pelayanan yang maksimal, akuntabel, dan transparan,” tuturnya.
Dia melanjutkan dengan hasil ini, seluruh unit layanan publik yang dinilai berhasil menjaga posisinya di zona hijau.
“Perwakilan Ombudsman RI Gorontalo memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan juga semua instansi yang dinilai,” jelasnya.
Capaian itu diharapkan tidak hanya dipertahankan tetapi juga terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.
Langkah ini penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas dan bebas dari maladministrasi. (Antara)
