Gemasulawesi- Dinas Kesehatan Parigi Moutong mengatakan, kuota vaksin Covid19 sangat terbatas dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah, masih menjadi kendala dalam mempercepat capaian pelaksanaan vaksinasi di wilayah setempat.
“Sekarang ini kendalanya bukan lagi karena animo masyarakat yang rendah, tapi kuota vaksin dari Palu yang tidak mencukupi,” ungkap Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Dinas Kesehatan Parigi Moutong, Fauziah Al Hadad saat dihubungi, Jum’at 10 September 2021.
Menurut dia, keterbatan vaksin dari Pemprov mengakibatkan beberapa Puskesmas di wilayah Parigi Moutong mengalami kekosongan vaksin beberapa. Padahal, keinginan masyarakat untuk mendapatkan suntikan vaksin sangat tinggi.
Baca juga: Ombudsman Sarankan Pemerintah Perhatikan Progres Vaksinasi
Dia mencontohkan, pada hari ini saja Pemprov hanya memberikan kuota sebanyak 700 lebih dosis vaksin. Dengan jumlah itu, hanya mampu memenuhi kebutuhan vaksin di dua Puskesmas di Parigi Moutong.
“Otomatis besok vaksin dipastikan tidak lagi mencukupi kebutuhan Puskesmas,” ujarnya.
Dia berharap, Pemprov Sulteng menambah lebih banyak lagi jatah vaksin Covid19 untuk Kabupaten Parigi Moutong.
Sehingga, setiap harinya Puskesmas dapat melaksanakan vaksinasi terhadap masyarakat, dan target pun dapat segera terpenuhi.
“Kemungkinan akan dipenuhi, tapi memang sampai hari ini masih sangat terbatas vaksin yang diberikan kepada kami,” jelasnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Parigi Moutong per tanggal 9 September 2021, tentang situasi vaksinasi Covid19 dengan target 369,378 orang, yang telah menjalani vaksinasi dosis pertama sebanyak 37,414 orang atau sekitar 10,13 persen, sementara dosis kedua sebanyak 16,589 orang atau 4,19 persen.
Ombudsman RI menyerankan agar pemerintah baik pusat dan daerah perlu memperhatikan progres vaksinasi di masing-masing daerah sebelum merealisasikan wacana pemberlakukan sertifikat vaksinasi untuk akses pelayanan publik.
“Dari progres itu, dapat dilihat seberapa besar capaian tingkat kekebalan kelompok dalam suatu daerah,” ungkap Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, dalam keterangan tertulis, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, progres vaksinasi baik apabila pelaksanaan vaksinasi covid19 sudah merata hingga mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
Petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi di sentra vaksin
Saran Ombudsman, pemerintah diminta perhatikan progres vaksinasi dan membuat suatu petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi di sentra vaksin. Sebelum dilakukannya kegiatan vaksinasi di sentra, agar pelaksanaan vaksinasi seragam.
Dia menyebutkan, untuk sentra sudah berhasil melaksanakan vaksinasi tanpa kerumunan perlu dijadikan acuan bagi sentra lain.
Selain itu, dalam pelaksanaan vaksinasi di sentra dibutuhkan adanya koordinasi dengan berbagai pihak untuk pengawasan agar protokol kesehatan di sentra tetap berjalan dengan baik.
Baca juga: Kementrian Dorong Parigi Moutong Kembangkan Sentra Perikanan Baru
Laporan: Novita Ramadhani
