Gubernur Anwar Hafid Pastikan Dukungan Penuh Pemprov Sulteng untuk Sukseskan PSU Pilkada Parigi Moutong

Gubernur Anwar Hafid Pastikan Dukungan Penuh Pemprov Sulteng untuk Sukseskan PSU Pilkada Parigi Moutong
Gubernur Anwar Hafid Pastikan Dukungan Penuh Pemprov Sulteng untuk Sukseskan PSU Pilkada Parigi Moutong Source: Gemasulawesi.com

Parigi Moutong, gemasulawesi - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan kesiapan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong.

Pernyataan ini disampaikan kepada sejumlah awak media saat kunjungan Safari Ramadhan di Kabupaten Parigi Moutong, pada Sabtu, 8 Maret 2025 malam.

“Insya Allah kami mensupor sepenuhnya Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam melaksanakan Pilkada ulang. Intinya, kami berikan dukungan penuh supaya PSU ini berjalan tepat waktu,” kata Anwar Hafid.

Dukungan tersebut berupa pemberian dana untuk keperluan pemungutan suara ulang Pilkada Parigi Moutong yang dijadwalkan pada 19 April 2025.

Ketika ditanya mengenai besaran bantuan dana yang akan diberikan, Anwar Hafid belum menyebutkan angka pastinya. Namun, ia memastikan bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Parigi Moutong dapat terlaksana sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung kelancaran proses demokrasi di tingkat kabupaten.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong telah memulai sejumlah tahapan PSU, di antaranya adalah tahapan pencalonan yang dibuka sejak tanggal 8 hingga 10 Maret 2025.

Sesuai ketentuan, calon pengganti diwajibkan untuk melakukan pendaftaran, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan serta penelitian administrasi persyaratan calon.

Tahapan ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tanpa adanya perubahan. Namun demikian, KPU akan melakukan klarifikasi lebih lanjut terkait pendaftaran calon tersebut.

Selanjutnya, KPU akan menetapkan nomor urut pasangan calon pada tanggal 23 Maret 2025. Berdasarkan putusan MK Nomor 75, nomor urut pasangan calon tidak mengalami perubahan, dan petunjuk dari KPU RI menguatkan keputusan tersebut untuk tidak mengubah nomor urut Paslon.

Dengan dimulainya tahapan pencalonan, terdapat konsekuensi yang harus dipenuhi dalam proses berikutnya, yakni pelaksanaan tahapan kampanye.

Kampanye akan menggunakan dua aturan PKPU, yaitu PKPU Nomor 13 dan 14, sebagai pedoman pelaksanaan kampanye dalam PSU ini. Hal ini bertujuan agar proses Pemilihan Kepala Daerah di Parigi Moutong dapat berjalan dengan tertib, adil, dan transparan.

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Bupati Imbau dan Mengajak Seluruh Pegawai Pemkab Donggala untuk Shalat Berjamaah di Masjid

Seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Donggala diimbau dan diajak oleh Bupati Donggala untuk shalat berjamaah di masjid.

Sindikat Penyelewengan BBM Bersubsidi di Tuban dan Karawang Terbongkar, 8 Tersangka Diamankan

Polisi bongkar praktik ilegal BBM subsidi di Tuban dan Karawang, 16.400 liter solar diamankan, negara rugi Rp 4,4 miliar.

Diduga Dikeroyok Usai Cekcok, Mahasiswa UKI Ditemukan Tewas, Polisi Dalami Motif dan Periksa 11 Saksi

Polisi usut kematian mahasiswa UKI yang diduga dikeroyok usai cekcok, saksi diperiksa dan barang bukti dikumpulkan.

Jembatan Cidadap di Sukabumi Ambruk Diterjang Banjir, Akses 2 Desa Terputus, Polda Jabar Beberkan Kondisi Terkini

Jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Sukabumi, roboh akibat banjir, kendaraan tak bisa melintas, warga terdampak.

Satgas Operasi Madago Raya Polda Sulteng Sediakan Makanan Sahur Gratis untuk Masyarakat di Kecamatan Poso Kota

Makanan sahur gratis disediakan oleh Satgas Operasi Madago Raya Polda Sulteng untuk masyarakat di Kecamatan Poso Kota, Poso.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;